Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Diduga Manipulasi Data Domisili, Bima Arya Minta Tiga Siswa SMA Didiskualifikasi

BOGOR-KITA.com – Wali Kota Bogor, Bima Arya meminta agar tiga siswa SMA yang diduga memanipulasi data domisili Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi agar didiskualifikasi.

Bima mengatakan, ia bersama dewan pendidikan, dinas dan para Camat akan terus menelusuri nama-nama siswa yang terindikasi melakukan kecurangan serupa. Termasuk keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kasus tersebut.

“Kami menemukan nama-nama yang terbukti memanipulasi domisili. Ketiga nama ini akan direkomendasikan kepada Dinas Provinsi Jawa Barat untuk didiskualifikasi. Kalau ada nama-nama yang kemudian masuk dan terbukti memanipulasi akan kita sampaikan untuk didiskualifikasi,” kata Bima di Balai Kota Bogor, Senin (1/7/2019).

Dia menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak memiliki kewenangan dalam sistem penerimaan siswa baru di tingkat SMA. Kewenangan itu langsung berada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu ia meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk menyerahkan daftar ketiga nama siswa yang diduga melakukan kecurangan itu ke Dinas Pendidikan Jawa Barat.

“Kami minta ke Pak Kadis, sementara tiga nama dulu diserahkan. Masalah kemudian responnya bagaimana itu tergantung SMA nya,” kata Bima.

Situasi ini kata dia, sudah cukup untuk merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar sistem zonasi ini dievaluasi. Pertama, tidak sesuai dengan target untuk membangun asas keadilan dalam hal kualitas pendidikan.

“Yang tercipta mungkin sebaliknya, kualitas lembaga pendidikan tersebut lah yang justru menurun,” ujarnya.

Kedua, menciptakan budaya instan dari anak-anak yang kemudian malas untuk berusaha. Mereka lebih mengejar lobi-lobi instan dan memanipulasi data domisili di sekitar sekolah yang diinginkan.

Bima mengatakan, akan membawa masalah ini di forum APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) di Semarang agar bisa diperjuangkan untuk menjadi suara dari para Wali Kota karena ini berdampak luas sekali kepada generasi muda di Indonesia. Selain itu dirinya juga akan menawarkan formula yang lebih baik.

“Untuk zonasi ini nanti lah secara bertahap. Pada fase ini bobotnya harus besar pada kompetensi. Setelah itu baru kemudian proporsina siperhatikan,” katanya. [] Admin / Humpro

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *