Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

LBH KBR Sarankan Pemkot Bangun Parkir Terpadu

BOGOR – Status Kota Bogor sebagai kota termacet di Indonesia sepeeti dirilis Kementerian Pehubungan beberapa hal lalu, menjadi Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR). Dalam siaran pers yang dikirim ke Redaksi BOGOR-KITA.com, Jumat (24/10). Direktur Eksekutif LBH KBR Prasetyo Utomo   mengemukakan, status kota termacet tersebut berdampak negatif pada laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang sedang berjalan di Kota Bogor.

Satus Kota Bogor termacet tersebut juga merugikan hak publik sebagai pihak yang seharusnya mendapatkan akses dan kemudahan yang memadai dalam mengakses, lingkungan yang bersih, ekonomi dan sosial serta kebutuhan dasar lainnya. Hak-hak tersebut menjadi terabaikan ketika kemacetan yang terjadi di Kota Bogor dibiarkan terus menerus. 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut LBH KBR mengimbau Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto mengeluarkan kebijakan tata ruang perihal sentral parkir terpadu dengan pilihan lokasi strategis, , ramah lingkungan dan aman sehingga publik merasa nyaman ketika memarkirkan kendaraannya di sentral parkir terpadu dimaksud.

Pengelolaan sentral parkir terpadu dimaksud sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Kota Bogor agar memudahkan pengendalian dan pengawasannya.

Melalui sentral parkir terpadu Pemerintah Kota Bogor akan mendapatkan penghasilan keuangan daerah sehingga memudahkan dilakukannya pengawasan terkait kebijakan transportasi Kota Bogor;

Selain itu, walikota juga diimbau melakukan koordinasi yang intensif dengan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, polisi lalu lintas dan instansi terkait lainnya dalam merespons kondisi lalu lintas yang sudah mengalami kemacetan yang luar biasa.

“Yang juga perlu dilakukan adalah melibatkan partisipasi publik termasuk ahli dalam merancang dan mengelola sentral parkir terpadu dimaksud,” kata Prasetyo Utomo. [] Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *