Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Pemprov Jabar Target Tuntaskan Sertifikasi Seluruh Aset 2020

BOGOR-KITA.com – Pemerintah Provinsi Daerah (Pemdaprov) Jawa Barat berkomitmen selesai menyertifikatkan semua aset pada 2022-2023. Sertifikasi aset ini guna mengamankan aset Pemdaprov Jabar yang selama ini rawan diklaim oleh pihak lain.  

Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat Junaedi, dalam forum Jabar Punya Informasi (Japri) di halaman Museum Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (2/5/2019).

Menurut Junaedi, Pemdaprov Jabar sedang merencanakan langkah-langkah untuk memperkuat bukti kepemilikan aset secara hukum. Sehingga ketika ada masyarakat atau kelompok yang mengklain, Pemdaprov memiliki posisi hukum yang kuat. 

“Sebagai pemilik aset, sebenarnya kita juga berhak mempertahankannya. Formulasi 2019 ini salah satunya untuk memperkuat bukti kepemilikan aset kita sehingga tidak mudah digugat,” ujar Junaedi.

“Formulasi 2019, di antaranya memperkuat bukti kepemilikan secara hukum, yaitu dengan sertifikasi dan data-data kepemilikan yang valid. Lalu melakukan pengamanan secara fisik yang sudah bekerja sama dengan Satpol PP,” sambungnya.

Junaedi mengakui masih banyak aset yang belum terdata. Saat ini ada sekitar 4.000-5.000 aset tanah belum memiliki sertifikat yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Sehingga, keberadaan aset sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Kesulitan sertifikasi aset selama ini, kata Junaedi, karena aset-aset tersebut diperoleh pada zaman Belanda sekitar tahun 1920- 1940 yang bukti kepemilikannya tidak ada. Sedangkan untuk proses sertifikasi aset tentu memakan waktu lama karena harus dilakukan klasifikasi terlebih dahulu terhadap kondisi aset-aset tersebut.

Namun, aset tersebut bisa dioptimalkan pemanfaatnya secara bertahap. Bahkan sudah meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) memprioritaskan pengurusan sertifikat aset-aset di Jabar.

“Saat ini BPN melakukan terobosan untuk meringankan persyaratan-persyaratan itu. Jadi tempat yang jelas ditempati Pemprov Jabar sudah tidak ditanya bukti kepemilikan lagi,” kata Junaedi.

“Dengan terobosan BPN ini, kami targetkan dari 4.454 aset Pemdaprov yang belum bersertifikat bisa diselesaikan pada tahun 2022-2023,” pungkasnya. [] Admin/Humas Pemdaprov Jabar

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *