Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Aliansi BEM se-Bogor Pertanyakan Angkot Modern

BOGOR-KITA.com – Program rerouting yang digaungkan oleh Walikota Bogor Bima Arya pada periode pertamanya 2014-2019 untuk membenahi masalah transportasi di Kota Bogor menjadi pertanyaan aliansi BEM se-Kota Bogor dalam diskusi antara aliansi BEM se-Kota Bogor dengan Bima Arya, di Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Kamis (25/4/2019).

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Kampus IPB mempertanyakan kelanjutan program rerouting dan konversi angkot 3:2 dan 3:1 kepada Bima.

“Program rerouting yang digaungkan oleh Pak Bima sekarang kemana? Kemana angkot modern yang pernah dilaunching oleh pemkot dan dikatakan bisa mengurangi angkot yang ada di Kota Bogor,” ucap kordinator dari IPB seraya menambahkan kehadiran angkot modern adalah sebuah kemajuan bagi transportasi Kota Bogor, karena memiliki fasilitas yang mampu membuat penumpang nyaman.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh Bima Arya. Menurut Bima, program konversi yang memiliki dua skema yaitu 3:1 dan 3:2 itu merupakan hasil kajian bersama dengan anggota DPRD pada tahun 2013 lalu, tetapi memang badan hukum yang ada tidak bisa menyanggupi melakukan konversi tiga angkot menjadi satu bis Transpakuan.

“Jadi yang kemarin ramai tentang angkot modern itu sebetulnya adalah skema 3:2 tadi. Tapi pihak badan hukumnya berinovasi dengan dibuat lebih modern menggunakan AC dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu adalah skema 3:2. Saya pribadi tidak setuju dengan skema 3:2 itu, saya inginnya langsung saja 3:1, buat apa 3:2, tidak mengurangi jalur itu, tapi di perda yang ada memang seperti itu skemanya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bima menceritakan bahwa anggaran subsidi untuk dana operasional yang diajukan oleh pemkot sebesar Rp80 miliar ditolak oleh DPRD dan hal tersebut membuat mandek program konversi angkot yang ada,. Padahal Semarang sudah melakukan subsidi untuk transportasi.

“Kita masih berharap subsisidi ini dijebol, waktu subsidi ini dikucurkan ya otomatis ini akan jalan, tapi saya sampaikan kemarin kita harus kaji lagi nanti dengan dewan yang baru yang terpilih, tapi harus saya akui saya belum puas dengan sektor transportasi ini,” tutupnya. [] Fadil

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *