Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Oknum Pejabat Pemkab Dituding Dapat Jatah dari Pengusaha Galian Liar

Ilustrasi

BOGOR-KITA.com – Oknum pejabat dari Satuan Polisi Palong Praja (Satpol PP) dan Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Kabupaten Bogor dituding mendapat jatah preman dari usaha galian liar di Kecamatan Gunung Putri, Cileungsi, Jonggol, Cariu, Sukamakmur dan Tanjungsari.

Tudingan tersebut dikemukakan oleh pengusaha galian liar itu sendiri dalam percakapan dengan PAKAR, Selasa (21/10). Sayangnya pengusaha tersebut minta tidak ditulis identitasnya. “Karena mereka membeckingi, kami merasa aman,” kata seorang pengusaha galian C, sebut saja FF. Pemilik galian C, di Kecamatan Jonggol ini mengaku tidak hanya memberikan upeti ke Satpol PP saja, melainkan juga ke oknum ESDM Kabupaten Bogor.

“Besaran uangnya tidak usah disebutkan. Tapi, yang pasti para pengusaha galian C di sini rutin memberikan jatah preman kepada mereka yakni Satpol PP dan oknum Dinas ESDM Kabupaten Bogor  itu,” ucapnya

Pengusaha galian C yang lain yang juga minta tidak disebut namanya, juga mengaku selalu memberikan uang koordinasi sebesar Rp50 juta per bulan kepada oknum petugas Satpol PP Kabupaten Bogor. Bahkan, menurut pengakuan pengusaha tersebut, jatah preman bulanan merupakan tradisi yang wajib diberikan agar usahanya tidak ditutup. “Praktik 86  dalam hal galian liar ini berlaku bagi seluruh pemilik galian C, di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol yang jumlahnya sangat banyak. Setiap bulan ada petugas yang datang ke sini mengambil uang koordinasi,” tuturnya saat ditemui PAKAR, Selasa (21/10).

Adanya jatah bulanan ini membuat dirinya dan pengusaha tambang lain tidak pernah khawatir usahanya akan ditutup. Baginya, uang koordinasi yang diberikan setiap bulan ke oknum Satpol PP itu sudah cukup untuk melegalkan aktivitasnya, tanpa perduli kerusakan yang diakibatkannya. [] Harian PAKAR/Admin

 

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *