Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Warga Sentul City Lakukan Perlawanan Derden Verzet

BOGOR-KITA.com – Warga Sentul City melalui kuasa hukumnya Edi Prayitno S.H, M.H, melayangkan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet ) ke Pengadilan Negeri Cibinong terkait sengkarut pengelolaan air dan penarikan biaya lingkungan di Sentul City.

Edi Prayitno saat jumpa pers di Plaza Niaga, Sentul City, Selasa (26/3/2019) mengatakan sudah mendaftarkan gugatan kliennya dengan No. 74/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 19 Maret 2019.

Adapun pihak – pihak tergugat adalah PT Sukaputra Graha Cemerlang, Komite Warga Sentul City, Desaman Sinaga, Aswil Asrol, dan Hj. Nurlaila.

Dalam gugatan tersebut warga Sentul City menganggap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No 285/Pdt.G/2016/PN.Cbi tanggal 10 Agustus 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No 32/PDT/2018/PT.BDG tanggal 28 Maret 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung No 3415 K/Pdt/2018 tanggal 18 Desember 2018  tidak berlaku mengikat bagi mereka dan menyatakan putusan tersebut tidak dapat dieksekusi (non executable).

Kuasa hukum juga meminta Pengadilan Negeri Cibinong dan Mahkamah Agung RI untuk menunda dan tidak melaksanakan karena dianggap melanggar asas yurisprudensi yang berakibat kacaunya ketertiban hukum.

“Putusan MA No 3415 K/Pdt./208 mencederai rasa keadilan klien kami terutama terkait dengan adanya amar putusan tidak membolehkan Sentul City memungut biaya pengelolaan lingkungan yang sejak awal telah disepakati,” kata Edi.

Perlu diketahui, sebelumnya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan gugatan Komite Warga Sentul City  (KWSC).

Melalui putusan MA No 3415 K/Pdt/2018 tanggal 18 Desember 2018 hakim melarang pungutan  Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Lingkungan (BPPL) dilakukan oleh PT Sentul City.

Ditemui terpisah juru bicara PT. Sentul City Tbk Alfian Mujani menyampaikan pihaknya menghargai proses hukum dan mempersilahkan warga untuk melakukan gugatan. []Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *