Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

LBH KBR dan Mahasiswa Investigasi Mafia Perizinan

Sugeng Teguh Santoso

BOGOR-KITA.com – Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) dan mahasiswa akan berkoalisi melakukan investigasi guna mengungkap cara kerja mafia perizinan di Kota Bogor, sekaligus mengungkap siapa oknum mafia yang menjadi aktornya. Penegasan ini dikemukakan Kuasa Hukum LBH KBR kepada PAKAR di Bogor, Senin (20/10).

Isu mafia perizinan di Kota Bogor muncul menyusul demo mahasiswa di depan Balaikota yang mendesak Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto menindak mafia perizinan yang diduga berada di balik munculnya masalah pada izin sejumlah bangunan komersial di Kota Bogor. Sugeng Teguh Santoso mendukung walikota menindak mafia itu, dan melontarkan dua nama yakni EM dan RB yang menurutnya diisukan sebagai  mafia perizinan.

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat dalam percakapan dengan PAKAR di Bogor, Senin (20/10), membantah ada mafia perizinan di Kota Bogor. Ade mengemukakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah menerapkan system pengurusan perizinan satu atap. Setiap perizinan yang dimohonkan ke BPPT-PM Kota Bogor juga dijamin tidak ada untuk kepentingan pribadi dan harus melalui proses yang ada. “Proses perizinan di Pemkot Bogor termasuk bagus dan masuk dalam 10 besar terbaik hasil survey KPK,” kata Ade.

Namun demikian, Sugeng mengemukakan, pihaknya tetap mepertanyakan isu mafia perizinan itu. “Sebab, faktanya banyak bangunan yang kemudian bermasalah, dan penyelesaiannya menguras energi, seperti Hotel Amarossa dan lainnya,” katanya.

Untuk membuktikan ada atau tidak mafia perizinan itu, Sugeng menegaskan. LBH KBR  akan mengajak mahasiswa melakukan investigasi. “Kami akan mengundang sejumlah pemilik bangunan bermasalah untuk membeberkan bagaimana mereka mengurus izin sehingga timbul masalah,” kata Sugeng yang juga Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Invetigasi ini, imbuh Sugeng, diharapkan juga bisa menguak aktor mafia perizinan yang  bermain di balik perizinan bermasalah itu.[] Harian PAKAR/Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *