Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Tuntaskan Waduk Kuningan, Pemprov Minta Legal Opinion Kejati dan KPK

BOGOR-KITA.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, mengatakan proyek pembangunan Bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan capai 88.35 persen.

“Bendungan Kuningan ini akan bermanfaat untuk mengairi 3.000 hektar sawah, yang terdiri dari 1.000 hektar untuk daerah Kuningan dan 2.000 hektar untuk wilayah Brebes, Jawa Tengah,” ungkap Iwa pada Rapat Pembahasan Permasalahan Waduk Kuningan di Ruang Rapat Sanggabuana Gedung Sate, Selasa (29/1/2019).

Selain itu, papar Iwa, juga sebagai pengendalian banjir sejumlah 429 m3 atau sekitar 67 persen, sebagai air baku 300 liter per detik dan sebagai tenaga listrik sebesar 500 kw.

Namun seiring dengan berjalannya waktu masih ada kendala dalam proyek pembangunannya, yaitu pembebasan lahan yang belum selesai. Terkait dengan beberapa masyarakat yang ingin pindahnya langsung satu desa.

“Jadi ada dua RT yang ingin pindah tapi belum bisa di Desa Kawungsari yang berada di luar batas genangan,” katanya.

“Ini yang sedang dicarikan solusi. Kalau toh tetap juga itu tidak dibebaskan maka masyarakat akan terisolir. Nanti biayanya akan jauh lebih besar, karena sarana dan prasarana juga harus disiapkan,” sambungnya.

Maka Iwa pun menuturkan dua solusi dalam permasalahan ini. Yaitu meminta legal opinion kepada TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) di Kejati dan meminta saran dan masukan dari Kopsugah KPK Jawa Barat.

“Nantinya hasil legal opinion kita akan laporkan dan usulkan ke Gubernur sebagai bagian dari kontribusi Pemprov Jabar ke Kabupaten Kuningan,” ujar Iwa.

“Dengan demikian dari semua aspek hukum ini akan menjadi landasan dimungkinkan dapat dilaksanakan oleh BBWS, Pemprov dan Kabupaten Kuningan,” jelasnya. [] Admin/Situs Pemprov Jabar

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *