Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Dinsosnakertrans Gandeng Sejumlah SKPD Tuntaskan PMKS

Rakor Kesra

BOGOR-KITA.com – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bogor, terus fokus dan serius menangani dan menuntaskan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Bogor.

Dinsosnakertrans akan menggandeng sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk dapat bersinergi memberantas masalah PMKS. Hal itu mengemuka dalam Rakor dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial, di Gedung Serbagununa II Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis (9/4/2015).

Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Bogor, Nuradi mengungkapkan, kondisi geografis Kabupaten Bogor yang terletak di wilayah penyangga ibukota, membawa dampak semakin kompleksnya masalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itu sinergitas dan kerjasama perlu dilakukan untuk meminimalisir masalah PMKS.

Lebih lanjut Nuradi mengatakan, untuk mengoptimalkan penanggulangan PMKS harus dilakukan melalui strategi penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan cara meningkatkan perlindungan produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu dan rentan melalui, penataan asisten sosial terpadu berbasis keluarga dan siklus hidup melalui program keluarga sejahtera.

Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bogor, Dadang Irfan mewakili Bupati Bogor menuturkan, Bupati Bogor meminta rakor mengkaji sejauh mana batasan wewenang pemerintah daerah dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial agar  tidak tumpang tindih dengan program atau kebijakan pemerintah pusat.

“Rakor harus menghasilkan rekomendasi untuk dijadikan pedoman dalam membuat kebijakan khusus di Pemerintah Kabupaten Bogor,” tukas Dadang. [] Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *