Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Walikota Bogor Tetapkan Satu Desember Sebagai Hari “BOTAK”

BOGOR-KITA.com – Mulai  Sabtu (1/12/2018) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi menerapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Bogor nomor 61 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di seluruh toko modern dan pusat perbelanjaan.

Penerapan larangan penggunaan kantong plastik ini diresmikan langsung oleh Bima Arya didampingi Kadis DLH Kota Bogor, Elia Buntang saat sosialisasi di Mall Plaza Ekalokasari, Kota Bogor.

Sejak beberapa hari terakhir, Bima Arya tampil dengan kepala plontos alias botak

Bima optimis dengan penerapan perwali tersebut. Respon dan antusias warga serta kesiapan dari para pengusaha atau toko – toko modern sudah siap menyediakan kantong yang ramah lingkungan.

“Warga pun siap mendukung perwali ini karena opsinya banyak, nanti warga bisa membeli tas daur ulang dari ibu – ibu PKK, membuat sendiri atau membeli di toko – toko yang sudah menyediakan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bima mengaku, memang masih ada toko – toko modern atau pusat perbelanjaan yang masih menyediakan kantong plastik baik yang masih berlebel SNI atau tidak.

Namun Bima menegaskan, kantong plastik yang tidak berlebel harus sudah tidak boleh dipergunakan, sedangkan bagi toko – toko atau pusat perbelanjaan yang masih menyediakan kantong plastik berlebel SNI diberikan waktu sampai bulan Maret 2019.

“Setelah bulan Maret nanti, kantong plastik sudah tidak boleh ada lagi. Sekarang masih tahap sosialisasi, tetapi nanti sesuai Perda tahun 2012 itu ada sanksinya dari denda, kurungan penjara sampai pencabutan izin bagi yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Kadis DLH Kota Bogor, Eli Buntang menambahkan, untuk di pasar tradisional memang belum di terapkan karena akan bertahap setelah penerapan di toko modern berjalan dengan baik. “Kalo sudah berjalan dengan baik baru kita berlakukan di pasar tradisional,” katanya. [] Fadil

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *