Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Didesak Mundur, Kadishub Kota Bogor Tutup Telinga

BOGOR-KITA.con – Desakan mundur yang ditujukan terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Rachmawati yang ditanggapi dengan menutup telinga. Desakan mundur itu terkait dengan gagalnya angkot modern beroperasi.

“saya sekarang itu dihujat oleh semua orang, sopir menganggap saya antek-antek Kodjari, saya dibilang pembela kapitalis, Kodjari sendiri bilang saya tidak becus dan disuruh mundur segala macam dan bagi saya itu tidak menjadi masalah,” ungkapnya kepada awak media, Senin (26/11/2018).

Dengan tegas Rachmawati mengatakan, sampai saat ini dirinya tetap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun dalam menjalankan program tersebut.

Rachmawati mengatakan, bentuk desakan yang dia terima adalah terkait permasalahan sosial yang harus diselesaikan dengan cara duduk bersama. “Kita harus menghormati orang yang berbeda pendapat. Maka dari itu nanti, hari Rabu (28/11/2018) kami akan melakukan pertemuan dengan komisi 3 dan badan hukum,” ujarnya.

Kerugian yang diterima oleh badan hukum yang sudah berinvestasi dalam program konversi angkot modern dalam hal ini Kodjari, menurut Rachmawati, adalah sebuah konsekuensi dan Dishub tidak akan memberikan kompensasi dalam bentuk apapun.

“Itu adalah konsekuensi dari program baru karena tidak semua akan berjalan mulus dan kita semua sudah memprediksi bahwa nanti akan ada gejolak-gejolak, nah gejolak ini yang kita sedang coba selesaikan secara bertahap,” tandasnya.

Jika ada badan hukum di TPK 4 yang menilai bahwa akan merugi jika mengikut program konversi dan enggan melakukan konversi, Rachmawati menyatakan sikap tegas bahwa badan hukum tersebut bisa mundur dari operator TPK 4.

“Mereka bisa keluar dari TPK dan kami akan melakukan lelang operator karena kita menyiapkan jalur bukan angkot,” pungkasnya. [] Fadil

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.