Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Usmar Enggan Salahkan Dishub Terkait Mandeknya Program Konversi Angkot

BOGOR-KITA.com – Program konversi angkot dan rerouting yang menjadi program andalan di bawah pemerintahan Bima Arya dan Usmar Hariman ini nyatanya belum bisa berjalan.

Angkot modern yang menjadi salah satu program konversi angkot, sebelumnya sudah sempat beroperasi. Tetapi baru sehari, didemo oleh sopir angkot konvensional, dan terjadi gesekan dengan sopir angkot modern. Akibatnya, operasi angkot modern dihentikan. Hal ini menjadi sorotan publik terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor.

Bima Arya dan dinas perhubungan menegaskan program angkot modern tetap harus berjalan.

Usmar Hariman menilai keadaan angkot modern yang sampai saat ini masih belum mengaspal kembali bukanlah semata-mata karena kesalahan dinas perhubungan kota Bogor.

“Kalau kaitan dengan konversi kan sudah dituangkan dalam Perwali dengan progres utama 3:1 dan 3:2 hanyalah bonus tetapi teman-teman yang tergabung dalam badan hukum menolak program rerouting yang menjadi salah satu kunci untuk kesuksesan konversi,” ungkapnya kepada awak media, Kamis (08/11/2018).

Selain penolakan rerouting yang menjadi kunci salah satu kendala masih mandeknya konversi, Usmar juga mengungkapkan bahwa kesiapan regulasi berupa revisi Perda yang saat ini masih digodog di dewan juga menjadi salah satu kendala, “Karena dasar hukumnya harus ada dulu, kalau dasar hukumnya secara politik belum ditetapkan kan riskan juga walau sudah ada Perwali, tetapi kan Perwali harus mengacu kepada Perda yang saat ini masih direvisi dan kalau nanti ditolak kan gawat juga,” tuturnya.

Usmar kembali mengingatkan bahwa program konversi dan rerouting adalah tanggung jawab semua pihak, dari aspek regulasi yang masih ada di dewan, lalu Dishub yang mendahulukan program 3:2 dibandingkan program 3:1 yang menjadi primadona.

“Tujuan kita kan menghilangkan angkot sebanyak-banyaknya bukan mengganti angkot menjadi angkot lagi,” tandasnya. [] Fadil

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.