Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Efisiensi Ala Bima: Hapus Biaya Makan Minum, Honor dan Biaya Perjalanan Dinas

BOGOR-KITA.com – Ini cara Walikota Bogor Bima Arya terkait efisiensi anggaran di lingkungnan SKPD. Yakni menghapus sejumlah pos biaya seperti honorarium pegawai, makan minum pada saat rapat khususnya rapat internal di lingkungan Pemkot Bogor. Biaya perjalanan dinas dalam kota juga sudah dihapuskan.

Hal ini dikemukakan Bima Arya dalam rapat penyampaian Raperda Perubahan APBD di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (25/9/2018). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono.

Bima mengemukakan efisiensi tersebut dilakukan untuk menekan defisit belanja pegawai,  dan sudah disepakati pada rapat tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2018.

Masih terkait efisiensi anggaran belanja kegiatan SKPD, Bima menyebutkan, efisiensi  anggaran kegiatan di setiap unit kerja terus diupayakan dengan mengevaluasi kinerja unit kerja yang bersangkutan. Kontrol akan dilakukan oleh Inspektorat dan BPK terhadap pengelolaan anggaran di masing-masing unit kerja, dan telah menjadi sebuah kegiatan yang berlangsung secara rutin.

Begitupun evaluasi kinerja, rutin dilakukan, antara lain dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan ke pemerintah pusat.

Pemkot Bogor juga terus berupaya meningkatkan level penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Saat ini SPIP Pemkot Bogor masih berada pada level 1 atau level rintisan. Artinya, sudah ada praktik pengendalian internal, tetapi pendekatan risiko dan pengendaliannya masih bersifat ad-hoc dan belum terorganisasi dengan baik, sehingga level SPIP di Kota Bogor masih akan terus ditingkatkan. [] Admin

 

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.