Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

LP Paledang, Kapasitas 394 Dihuni 1.004 Orang

BOGOR-KITA.com – Kalapas Kelas IIA Bogor Gunawan Sutrisnadi menyatakan LP Kelas IIA Paledang mengalami over kapasitas sebesar 60,76%. kapasitas yang seharusnya adalah 394 orang, saat ini dihuni 1.004 orang. Rinciannya, jumlah tahanan 186 orang dan jumlah narapidana 818 orang.

“Semua lapas memang terjadi over kapasitas. Cara menguranginya adalah bagaimana kita memberikan remisi ini kepada yang sudah berhak agar lebih cepat pulang,” ucap Gunawan saat diwawancarai selepas acara pemberian remisi, Jumat (17/8/2018).

Kalapas Gunawan Sutrisnadi pihaknya berusaha mengoptimaslisasi Lapas Paledang, karena untuk pembangunan Lapas baru di daerah Pasir Jambu masih belum bisa terealisasikan karena baru masuk ketahap pengusulan pembangunan.

“Kita sudah ada lahan 3 hektar di Pasir Jambu, tetapi untuk pembangunannya  terbentur di anggaran,” tuturnya seraya berharap mudah-mudahan bisa segera dibangun.

Walikota Bima Arya juga angkat suara tetapi menurutnya permasalahan over kapasitas bukan hanya di masalah fisik bangunan saja.

“Over kapasitas itu kerjasamanya harus lintas instansi, artinya ke pengadilannya juga, ke kepolisiannya juga, ya artinya ke semua sektor ya, supaya tidak semakin banyak kasus yang divonis kemudian langsung dipenjara gitu,” kata Bima.

Bima juga sudah berdiskusi dengan jajaran Muspida Kota Bogor untuk menanggulangi permasalahan over kapasitas di LP Kelas IIA Bogor karena permasalahan ini lintas instansi.

“Kemarin kami sudah berdiskusi itu juga dengan muspida dan semua, ini bukan hanya soal kapasitas ketersediaan fisik, tapi lebih kepada sistem hukum kita secara keseluruhan,” pungkasnya. [] Fadil

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *