Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Harus Sesuai Rekomendasi DPP Partai Golkar Kubu Agung

Samsul Hidayat dan Agung Laksono

B OGOR-KITA.com – Sejak dikeluarkannya  Surat Keputusan No.M.HH.AH.11.03-26 tentang Pengesahan DPP Partai Golkar Hasil Munas Ancol, Jakarta, yang menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Zainudin Amali sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, maka semua keputusan strategis di daerah harus sesuai dengan kebijakan DPP Partai Golkar yang diakui pemerintah yakni Partai Golkar yang dipimpin Ketua Umum Agung Laksono.

Hal ini dikemukakan Wakil Sekjen Partai Golkar kubu Agung Laksono, Samsul Hidayat kepada BOGOR-KITA.com, di Bogor, Rabu (11/3/2015) pagi.

Samsul mengemukakan, jika di daerah ada kader Partai Golkar hendak mencalonkan diri menjadi Ketua DPRD atau Calon Bupati/Walikota, atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, baik melalui pilkada maupun melalui pergantian antar waktu, maka hal itu haruslah atas rekomendasi DPP Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono, harus sesuai dengan kebijakan dan keputusan DPP Partai Golkar. “Jika tidak maka kebijakan itu atau keputusan itu adalah keputusan pribadi alias haram,” tandas Samsul.

Demikjian juga di DPRD, anggota Fraksi Partai Golkar haruslah menyesuaikan sikapnya dengan sikap DPP Partai Golkar. [] Boy

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *