Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Hanya Punya Satu SD dan Tanpa SMP Negeri, Kelurahan Sindangsari Bogor Butuh Sekolah Baru

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Keterbatasan fasilitas pendidikan masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

Minimnya jumlah sekolah, khususnya jenjang SMP negeri, membuat warga harus mencari alternatif pendidikan ke wilayah lain, seperti Ciawi, Kabupaten Bogor.

Saat ini, Kelurahan Sindangsari hanya memiliki satu Sekolah Dasar (SD) setelah SD Sindangsari 1 dan SD Sindangsari 2 digabungkan atau merger. Sementara itu, belum tersedia SMP negeri di wilayah tersebut sehingga anak-anak yang lulus SD harus melanjutkan pendidikan ke sekolah yang lokasinya relatif jauh.

Lurah Sindangsari, Nendar, mengatakan kondisi tersebut membuat sebagian besar warga memilih menyekolahkan anaknya ke wilayah Ciawi karena jarak tempuhnya dinilai lebih dekat dibandingkan harus menuju Baranangsiang maupun Sukasari.

“Karena kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di Sindangsari, warga yang memiliki anak usia sekolah harus mencari sekolah ke Ciawi. Sebab, Baranangsiang dan Sukasari relatif jauh. Ada juga yang memilih sekolah swasta atau mengikuti pendidikan melalui PKBM,” ungkap Nendar, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, Kelurahan Sindangsari sebenarnya pernah diminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor untuk mengidentifikasi sejumlah lokasi yang berpotensi dijadikan lahan pembangunan SMP pada 2025 lalu.

Namun, hingga kini pihak kelurahan belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai tindak lanjut rencana tersebut.

“Pada 2025 kami pernah diminta oleh Disdik untuk mengusulkan beberapa titik lokasi yang memungkinkan dibangun SMP di Sindangsari. Tetapi sampai sekarang kami belum mengetahui bagaimana kelanjutannya,” jelasnya.

Menurut Nendar, kebutuhan fasilitas pendidikan di Sindangsari tidak hanya sebatas SMP, tetapi juga penambahan sekolah dasar hingga jenjang SMA.

Idealnya, wilayah tersebut memiliki sedikitnya dua SD dan satu SMP negeri dengan kapasitas sekitar 20 rombongan belajar (rombel). Keberadaan sekolah yang memadai dinilai penting untuk mengakomodasi jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut.

Untuk mengantisipasi anak putus sekolah, pihak kelurahan bersama para kader dan pengurus RW juga terus mendorong anak-anak agar tetap melanjutkan pendidikan, baik melalui sekolah swasta maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Untuk anak putus sekolah memang tidak terlalu berdampak, karena kebanyakan melanjutkan ke Ciawi, sekolah swasta, atau PKBM. Kami bersama kader dan para RW terus mendorong agar anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan, terutama melalui PKBM dan sekolah swasta,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Camat (Sekcam) Bogor Timur, Sultodi Mahbub, menilai Kelurahan Sindangsari termasuk wilayah yang masih mengalami kekosongan jangkauan layanan pendidikan, terutama untuk jenjang SMP negeri.

Menurutnya, keberadaan sekolah di Kecamatan Bogor Timur saat ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah berdasarkan radius zonasi. Beberapa sekolah yang menjadi pilihan warga berada di lokasi cukup jauh, seperti SMPN 17 di Bojongkerta, SMPN 18 di Baranangsiang, serta SMP negeri 22.

“Kalau dilihat dari radius zonasi, Sindangsari ini masih menjadi wilayah blank spot. Memang ada SMP di Bogor Timur, tetapi secara jarak dan sebaran belum bisa menjangkau seluruh masyarakat,” ujar Sultodi.

Ia berharap ke depan pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya mempertimbangkan batas administrasi wilayah, tetapi juga memperhatikan pemerataan jarak sekolah agar seluruh masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang lebih mudah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan, lanjutnya, yakni menginventarisasi aset tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) di wilayah Bogor Timur yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah baru.

Selain itu, terdapat pula alternatif pemanfaatan lahan atau bangunan sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi, seperti YZA yang berada di wilayah Sindangsari.

“Tanah-tanah fasos-fasum yang ada di wilayah bisa diinventarisasi dan diusulkan untuk pembangunan sekolah baru. Alternatif lainnya, bangunan YZA yang sudah tidak beroperasi juga bisa dikaji kemungkinannya untuk dibeli Pemerintah Kota Bogor,” pungkasnya.

Pewarta : Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *