Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Ribuan Warga Kota Bogor Terdampak Penonaktifan Bansos, DPRD Siapkan Langkah Berantas Judol

BOGOR-KITA.com, BOGOR – DPRD Kota Bogor menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan praktik judi online (judol) sekaligus menangani dampak sosial yang ditimbulkannya.

Upaya tersebut menjadi perhatian serius setelah ditemukan sebanyak 14.595 warga Kota Bogor mengalami penonaktifan bantuan sosial (bansos) akibat terindikasi terlibat aktivitas perjudian daring.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengungkapkan persoalan judi online di Kota Bogor telah berada pada level yang memerlukan penanganan lintas sektor. Bahkan, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), wilayah Bogor Selatan tercatat sebagai kecamatan dengan nilai transaksi judi online tertinggi secara nasional.

“Ini bukan lagi soal angka, tapi hak warga yang direnggut,” ujar Fajar, Jumat (6/11/2026).

Fajar menjelaskan, berdasarkan data PPATK yang dirilis melalui Menko Polhukam pada Juni 2024, nilai transaksi judi online di Kecamatan Bogor Selatan mencapai Rp349 miliar dengan jumlah 3.720 pelaku.

Sementara itu, Kota Bogor menempati peringkat kedua nasional dalam kategori kota dan kabupaten dengan nilai transaksi judi online mencapai Rp612 miliar, berada di bawah Jakarta Barat.

Melihat kondisi tersebut, Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor mulai merancang langkah pencegahan yang melibatkan berbagai pihak. Salah satunya melalui rencana rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), seluruh operator seluler, serta penyedia layanan jaringan kabel dan Fiber to the Home (FTTH).

Koordinasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan layanan telekomunikasi agar tidak dimanfaatkan sebagai sarana perjudian online.

Di sisi regulasi, Bagian Hukum Setda bersama Komisi I DPRD juga akan mendorong penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan turunan Perda Nomor 11 Tahun 2005. Aturan tersebut nantinya akan memuat ketentuan khusus mengenai penanganan judi daring.

Menurut Fajar, penyusunan Perwali menjadi salah satu upaya percepatan penanganan sembari menunggu proses pembahasan Raperda Perubahan.

Persoalan penyalahgunaan identitas kependudukan juga menjadi perhatian. Diskominfo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta operator seluler akan didorong melakukan audit terhadap registrasi kartu SIM yang dinilai mencurigakan, termasuk penggunaan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mendaftarkan banyak nomor telepon.

Pemerintah juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara memeriksa nomor ponsel yang terdaftar menggunakan NIK mereka. Dengan begitu, warga dapat mengetahui lebih awal apabila identitasnya digunakan tanpa izin.

“Bagi warga yang merasa identitasnya disalahgunakan, pemerintah menyediakan mekanisme klarifikasi melalui portal sanggah di Dinas Sosial yang dikelola bersama Diskominfo dan Bagian Pemerintahan,” jelasnya.

Selain itu, pembaruan data dan deteksi dini akan dilakukan secara berkala melalui perangkat daerah hingga tingkat kewilayahan, mulai dari kecamatan, kelurahan, RT, dan RW. Warga yang terdampak juga akan mendapatkan pendampingan secara tertutup untuk menjaga privasi.

Untuk penanganan jangka panjang, DPRD Kota Bogor berkomitmen mengawal percepatan pembahasan Raperda Perubahan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.

DPRD juga mendorong pengesahan Perwali Penanggulangan Kemiskinan yang di dalamnya mengatur mekanisme reaktivasi serta penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.

“Perbaikan basis data DTKS/DTSEN bersama Kementerian Sosial juga menjadi prioritas. Portal sanggah akan diformalkan menjadi standar operasional prosedur (SOP), sementara kerja sama dengan OJK dan PPATK akan diperkuat untuk mendukung pemantauan transaksi mencurigakan,” ucapnya.

Tak hanya mengandalkan pengawasan dan penegakan regulasi, DPRD turut menilai penguatan ekonomi masyarakat sebagai bagian penting dalam mencegah warga terjerat judi online.

Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *