Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Pemkot Bogor Luncurkan SMART KKI, Pengawasan Belanja Daerah Kini Lebih Transparan

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menghadirkan Sistem Monitoring Akselerasi Realisasi Transaksi Kartu Kredit Indonesia (SMART KKI) sebagai instrumen untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian transaksi belanja pemerintah.

Sistem tersebut resmi diluncurkan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dalam kegiatan evaluasi realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 sekaligus penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan APBD 2026 kepada seluruh perangkat daerah di Swiss-Belhotel Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Senin (2/11/2026).

Dedie mengatakan, SMART KKI merupakan inovasi digital yang digagas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor melalui bidang penatausahaan keuangan dengan menggandeng Bank BJB dalam pengembangan sistem serta penyediaan informasi transaksi.

Menurutnya, sistem tersebut dikembangkan untuk memudahkan pemerintah daerah memantau transaksi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Dengan dukungan teknologi digital, informasi transaksi dapat diakses lebih cepat, akurat, dan transparan.

“Inovasi ini dirancang sebagai instrumen monitoring dan pengendalian transaksi belanja daerah melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), sehingga pemerintah daerah dapat memperoleh informasi transaksi secara lebih cepat, akurat, dan mudah dipantau,” ungkap Dedie, Senin (2/11/2026).

Ia berharap, penerapan SMART KKI dapat memperkuat efektivitas pengawasan sekaligus meningkatkan kedisiplinan administrasi di lingkungan perangkat daerah. Termasuk memastikan setiap transaksi belanja dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan tepat waktu.

Dedie mengungkapkan, transaksi KKPD di lingkungan Pemkot Bogor saat ini dapat dilakukan melalui tiga saluran pembayaran, yakni QRIS, kartu kredit fisik, dan pembayaran daring atau online payment.

Berdasarkan catatan hingga 31 Oktober 2026, penggunaan KKPD telah mencapai 13.775 transaksi dengan nilai keseluruhan sebesar Rp39,37 miliar. Angka tersebut merupakan akumulasi transaksi dari ketiga metode pembayaran tersebut.

Dedie juga meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat dalam mengoptimalkan pelaksanaan APBD, terutama menjelang akhir tahun anggaran. Ia menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya diukur dari besarnya serapan, tetapi juga manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Untuk itu, ia menginstruksikan delapan langkah strategis yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Pertama, mengoptimalkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, penagihan piutang, serta pencegahan kebocoran penerimaan.

Kedua, mempercepat realisasi belanja modal, khususnya pekerjaan fisik dan pembangunan infrastruktur yang telah siap dilaksanakan. Ketiga, melakukan efisiensi belanja dengan mengevaluasi kegiatan yang tidak menjadi prioritas serta mengendalikan pengeluaran perjalanan dinas.

Keempat, memperkuat manajemen kas dengan menyusun proyeksi keuangan hingga 31 Desember 2026 dan memetakan seluruh kewajiban pemerintah daerah.

Kelima, memastikan pelaksanaan APBD Perubahan berdasarkan DPA Perubahan yang telah diserahkan sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2026. Keenam, mengoptimalkan transaksi digital dengan memanfaatkan dashboard SMART KKI sebagai sarana deteksi dini terhadap perkembangan belanja daerah.

Selanjutnya, langkah ketujuh diarahkan pada peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), terutama dari sisi efisiensi, pendapatan, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Kedelapan, memperkuat monitoring dan evaluasi secara berkala serta menyampaikan langkah konkret untuk mengatasi berbagai kendala pelaksanaan anggaran.

“Setiap belanja harus memberi manfaat nyata, bukan sekadar penyerapan anggaran. Bergerak cepat, bekerja terukur, dan perkuat koordinasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKAD Kota Bogor, Lia Kania Dewi menjelaskan, peluncuran SMART KKI menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam aspek pengendalian pelaksanaan anggaran.

Menurut Lia, kegiatan evaluasi APBD dan penyerahan DPA Perubahan bukan hanya menjadi sarana melihat capaian pendapatan maupun belanja, tetapi juga momentum memperkuat sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Melalui SMART KKI, Pemkot Bogor tidak hanya mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), tetapi juga membangun sistem pengawasan belanja yang lebih responsif, terukur, dan berbasis data,” jelas Lia.

Ia menambahkan, pemanfaatan sistem tersebut diharapkan membuat setiap transaksi belanja lebih mudah dipantau sehingga pelaksanaan anggaran berjalan tertib dan akuntabel.

Lia pun mendorong seluruh perangkat daerah untuk memaksimalkan penggunaan KKPD dan SMART KKI. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat realisasi belanja produktif sekaligus memastikan anggaran daerah dikelola secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

“SMART KKI menjadi salah satu wujud nyata transformasi digital BKAD Kota Bogor dalam menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, efisien, dan akuntabel,” pungkasnya.

Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *