BOGOR-KITA.com, MEGAMENDUNG – Penolakan terhadap keberadaan bus dan truk bertonase besar di jalur alternatif Puncak, Gadog – Cikopo Selatan, Kabupaten Bogor terus disuarakan. Kemacetan yang ditimbulkan kendaraan itu dinilai mengganggu mobilitas warga, sehingga pemerintah didesak segera menerapkan pembatasan kendaraan besar di ruas jalan tersebut.
Keluhan terutama datang dari masyarakat yang bermukim di sepanjang jalur alternatif, termasuk Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung. Warga menilai, jalan yang seharusnya menjadi akses penunjang aktivitas masyarakat justru kerap tersendat akibat kendaraan berukuran besar.
Adi Sumardi, warga Desa Sukamaju, meminta pemerintah segera mengeluarkan regulasi yang melarang bus besar dan truk bertonase tinggi melintas di jalur alternatif Gadog-Cikopo Selatan.
Menurutnya, tanpa aturan yang tegas, persoalan tersebut akan terus berulang. Regulasi juga diperlukan sebagai landasan bagi petugas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang melanggar.
“Melintasnya kendaraan besar ke jalur alternatif ini berdampak luas bagi masyarakat. Bukan hanya kemacetan, tetapi juga menghambat aktivitas warga,” ujar Adi, Minggu (1/11/2026).
Ia mengungkapkan, kemacetan yang terjadi tidak hanya menyita waktu, tetapi juga berpotensi menghambat kebutuhan mendesak masyarakat. Salah satunya ketika warga harus menuju rumah sakit dalam kondisi darurat.
Akses jalan yang tersendat membuat masyarakat kesulitan bergerak, terlebih saat membutuhkan perjalanan cepat untuk kepentingan kesehatan.
“Kalau warga ada keperluan ke rumah sakit, tentu sangat sulit ketika jalan macet. Aktivitas pribadi masyarakat juga terganggu. Ini yang kami rasakan di Desa Sukamaju,” ungkapnya.
Adi menilai, penanganan persoalan ini tidak cukup hanya mengandalkan imbauan kepada pengemudi. Pemerintah juga perlu melibatkan pengelola hotel dan destinasi wisata yang berada di sepanjang jalur alternatif tersebut.
Ia meminta para pelaku usaha pariwisata turut bertanggung jawab dengan mengingatkan pengunjung agar tidak menggunakan bus berukuran besar saat berwisata ke kawasan tersebut.
“Selain pemerintah memberikan imbauan, pengusaha hotel dan tempat wisata juga harus mengingatkan tamunya agar tidak menggunakan kendaraan besar. Jangan sampai masyarakat yang terus menjadi korban kemacetan,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan Kepala Desa Sukamaju, Alex Purnama Johan. Ia membenarkan bahwa persoalan bus besar yang melintas dan memicu kemacetan menjadi salah satu keluhan yang kerap disampaikan masyarakat.
Menurut Alex, kemacetan membuat warga kehilangan waktu di perjalanan, padahal mereka harus menjalankan berbagai kepentingan, mulai dari urusan kesehatan hingga aktivitas sehari-hari.
“Warga sering terjebak macet, padahal mereka memiliki keperluan, mulai dari ke rumah sakit sampai aktivitas pribadi. Ini yang menjadi keluhan masyarakat,” kata Alex.
Alex menjelaskan, pemerintah desa telah meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah kecamatan. Langkah tersebut dilakukan agar persoalan itu segera mendapat perhatian dari instansi terkait.
“Kami sudah menyampaikan persoalan ini ke kecamatan agar segera ditindaklanjuti. Masyarakat sekarang menunggu solusi, karena dampaknya sudah dirasakan langsung,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sukamahi, Budi Mamat, mengatakan dampak kemacetan akibat kendaraan besar lebih banyak dirasakan masyarakat Desa Sukamaju, Sukamanah, dan Sukagalih.
Ia menyebut, wilayah Desa Sukamahi tidak mengalami gangguan lalu lintas secara langsung seperti yang dikeluhkan warga di sejumlah desa tersebut.
“Kalau di wilayah warga kami tidak ada masalah, karena ruas jalan di desa kami tidak terdampak kemacetan,” tandasnya. Danu
Berita dan Wisata

0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!