BOGOR-KITA.com, BOGOR – Advokat sekaligus pengusaha media, Devyani Petricia Barus, menegaskan bahwa wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pernyataan tersebut disampaikan Devyani menyusul dugaan tindakan represif terhadap videografer media Metropolitan saat meliput aksi demonstrasi di Kota Bogor, Rabu (28/10/2026).
Pasal 8 UU Pers menyebutkan bahwa wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya. Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), berupa pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Berdasarkan keterangan pihak Metropolitan, videografer tersebut mengaku ditangkap oleh aparat kepolisian berpakaian sipil saat meliput demonstrasi, meski telah menunjukkan identitas pers dan menjelaskan bahwa dirinya sedang menjalankan tugas jurnalistik. Ia juga mengaku kartu identitas persnya diambil dan mendapat tekanan untuk menghapus rekaman yang disebut memperlihatkan dugaan pemukulan terhadap massa aksi mahasiswa.
Penyelesaian Sengketa Pers Harus Sesuai Mekanisme Hukum
Devyani mengatakan, Pasal 4 ayat (3) UU Pers menjamin hak pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi. Menurut dia, dugaan pelanggaran yang dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik perlu diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan kewenangan Dewan Pers.
“Apabila terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme yang sesuai dengan kewenangan Dewan Pers. Namun, apabila terdapat dugaan ancaman, intimidasi, atau tindakan represif terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, peristiwa tersebut perlu diperiksa secara serius dan dapat diproses secara pidana apabila unsur tindak pidananya terpenuhi,” ujar Devyani.
Ia menambahkan, penerapan Pasal 18 ayat (1) UU Pers harus didasarkan pada pemeriksaan fakta dan pemenuhan unsur pidana. Karena itu, dugaan penghalangan kerja jurnalistik dalam peristiwa tersebut perlu ditelusuri secara objektif sebelum ditarik kesimpulan hukum.
Metropolitan Minta Peristiwa Diusut
Senior Manager Produksi dan Konten Metropolitan, M. Indra, membenarkan peristiwa yang dialami videografer media tersebut. Ia meminta kepolisian menelusuri dugaan penangkapan, pengambilan kartu identitas pers, serta permintaan penghapusan rekaman.
“Kami meminta kepolisian mengusut kejadian ini secara objektif. Perlu ada kejelasan mengenai pihak yang melakukan penangkapan, alasan pengambilan identitas pers, serta dasar permintaan penghapusan rekaman tersebut,” ujar Indra.
Metropolitan berharap penelusuran dilakukan secara menyeluruh agar kronologi kejadian menjadi jelas dan pertanggungjawaban hukum dapat dimintakan apabila ditemukan pelanggaran.
BOGOR-KITA.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak kepolisian terkait dugaan peristiwa tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan yang diterima redaksi.
Hari

0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!