Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

BKPSDM Kota Bogor Siapkan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin ASN Terkait Kasus CPNS

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor menindaklanjuti pengaduan dugaan pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (ASN) berinisial S terkait dugaan praktik menjanjikan kelulusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang disertai indikasi pungutan liar (pungli).

Kepala BKPSDM Kota Bogor, Dani Rahadian, mengatakan S sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang pada 28 Oktober 2024 berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun. Hukuman tersebut dijatuhkan terkait kasus penipuan yang dinyatakan melanggar Pasal 5 huruf m Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dani menjelaskan, pada 22 Januari 2026, Pemkot Bogor menerima pengaduan melalui aplikasi Sibadra mengenai dugaan praktik menjanjikan kelulusan CPNS yang diduga terjadi pada 2023.

Menindaklanjuti laporan tersebut, BKPSDM Kota Bogor pada 28 Januari 2026 menyampaikan surat pembinaan penjatuhan hukuman disiplin kepada atasan langsung S agar melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Camat Bogor Selatan selaku atasan langsung kemudian melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin tersebut. Upaya mediasi dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai korban juga dilakukan.

Menurut Dani, dalam proses pembinaan tersebut, sejumlah kewajiban pengembalian uang dengan nilai di bawah Rp5 juta dilaporkan telah dipenuhi oleh S.

Namun, masih terdapat kewajiban pengembalian uang yang belum diselesaikan. Pada 10 Maret 2026, S menandatangani surat perjanjian untuk mengembalikan uang kepada salah satu pihak pada 5 Juni 2026. Berdasarkan keterangan BKPSDM, hingga 21 Oktober 2026, pengembalian uang tersebut belum terealisasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh atasan langsung, S dinyatakan melanggar Pasal 5 huruf m PP Nomor 94 Tahun 2021. Camat Bogor Selatan kemudian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Dani menjelaskan, Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur bahwa PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian melakukan pelanggaran disiplin dengan sifat yang sama, dapat dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat daripada hukuman sebelumnya.

Atas dasar itu, S direkomendasikan untuk menjalani proses pemeriksaan guna menentukan kemungkinan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat.

Menurut Dani, penanganan dugaan pelanggaran yang berpotensi dikenai hukuman disiplin berat harus melalui pemeriksaan oleh tim pemeriksa sesuai ketentuan Pasal 29 PP Nomor 94 Tahun 2021.

Tim tersebut terdiri atas unsur atasan langsung, pengawasan, dan kepegawaian, serta dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk. Pembentukan tim pemeriksa menjadi kewenangan wali kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Setelah nanti dibentuk tim pemeriksa, kemudian dilakukan pemanggilan oleh tim pemeriksa. Mekanismenya tujuh hari untuk panggilan pertama. Jika tidak hadir, dipanggil lagi tujuh hari berikutnya,” kata Dani, Rabu (21/10/2026).

Ia menjelaskan, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi dua panggilan resmi secara patut, tim pemeriksa dapat melanjutkan proses sesuai ketentuan dan kewenangannya.

Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar rekomendasi kepada wali kota untuk menentukan jenis hukuman disiplin apabila pelanggaran terbukti dan syarat penjatuhan sanksi terpenuhi.

Dani menyebutkan, hukuman disiplin tingkat berat dapat berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelum keputusan hukuman disiplin diterbitkan, rekomendasi tersebut juga harus melalui proses pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Setelah rekomendasi disetujui wali kota, sebelum mengeluarkan surat keputusan, harus diajukan terlebih dahulu ke BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis. Setelah itu, wali kota dapat menerbitkan surat keputusan hukuman disiplin,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Bogor Selatan, Harry Cahyadi, mengatakan S sebelumnya telah menjalani pembinaan terkait hukuman disiplin tingkat sedang dan membuat berita acara mengenai kesanggupan mengembalikan uang.

Harry menjelaskan, dugaan perbuatan yang kini ditindaklanjuti tersebut terjadi ketika S masih bertugas di Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan.

Pihak kecamatan, lanjutnya, telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin pegawai kepada tim pemeriksa untuk diproses lebih lanjut.

Proses pemeriksaan lanjutan akan menjadi dasar bagi pejabat berwenang untuk menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan disiplin ASN.

Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *