BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai melakukan penertiban konstruksi tiang reklame di sejumlah kawasan strategis. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), penertiban tahap awal menyasar 15 titik tiang pancang reklame di sepanjang jalur Sistem Satu Arah (SSA).
Langkah ini merupakan tindak lanjut Keputusan Wali Kota (Kepwal) tentang moratorium penataan reklame. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan tata kota yang lebih tertib dengan membatasi keberadaan reklame bertiang di sejumlah ruas jalan.
Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Bapenda Kota Bogor, Febby Hendra Benjamin, mengatakan penertiban tidak hanya dilakukan di jalur SSA, tetapi akan berlanjut ke kawasan lain yang masuk dalam zona pembatasan reklame.
“Penertiban tiang pancang atau reklame di SSA ini berdasarkan Keputusan Wali Kota terkait moratorium penataan reklame di Kota Bogor. Jadi, semua tiang pancang, terutama di jalur SSA dan beberapa zona lainnya, akan kita tertibkan,” ujar Febby Rabu (21/10/2026).
Setelah SSA, petugas akan menyasar sejumlah ruas jalan utama, mulai dari Jalan KS Tubun hingga Jalan Tajur, serta kawasan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Sudirman.
Febby menjelaskan, konstruksi reklame berupa tiang pancang tidak lagi diperbolehkan di kawasan yang masuk dalam ketentuan penataan. Sebagai alternatif, pemilik reklame diarahkan menggunakan konstruksi yang menempel pada bangunan.
“Kami berharap, untuk perpanjangan izin reklame tiang pancang di lahan swasta, pemilik bisa mengalihkannya menjadi reklame yang menempel di gedung,” jelasnya.
Selain penertiban fisik, Bapenda juga akan menerapkan ketentuan perizinan berdasarkan zonasi reklame. Pengajuan izin di zona merah dan zona kuning tertentu tidak akan disetujui apabila tidak sesuai dengan aturan penataan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, Bapenda tidak menetapkan target jumlah tiang yang harus ditertibkan setiap hari. Meski demikian, seluruh proses penertiban diharapkan dapat diselesaikan sebelum Desember 2026.
Penertiban dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada titik-titik yang telah ditentukan. Tidak hanya reklame bertiang di tepi jalan, Bapenda juga merencanakan penertiban videotron di depan Detasemen Polisi Militer (Denpom) dan Kejaksaan.
Menurut Febby, koordinasi dengan kedua instansi tersebut telah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Jadi, bukan hanya tiang pancang di pinggir jalan, videotron juga tidak boleh, kecuali menempel di gedung,” tegasnya.
Bapenda pun mengimbau pemilik reklame agar membongkar sendiri konstruksi yang tidak sesuai ketentuan sebelum petugas turun melakukan penertiban. Pembongkaran mandiri dinilai memberikan kesempatan kepada pemilik untuk memanfaatkan kembali material konstruksi yang masih layak digunakan.
Namun, pemilik reklame yang tidak mematuhi kebijakan tersebut tetap akan dikenai tindakan penertiban oleh petugas.
“Kalau tetap ada yang membandel, tetap kita akan bongkar,” pungkasnya. [] Ricky
Berita dan Wisata

0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!