Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Anggaran Dipangkas 47 Persen, Komisi I DPR Soroti Kemampuan Patroli Lanal Bandung

BOGOR-KITA.com, BANDUNG – Keterbatasan anggaran menjadi salah satu perhatian Komisi I DPR RI dalam pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan maritim. Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Bandung yang memiliki wilayah kerja di sepanjang pesisir selatan Jawa Barat menjadi salah satu satuan yang mendapat perhatian terkait kemampuan patroli di tengah pemangkasan anggaran.

Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Lanal Bandung, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, mengatakan pemangkasan anggaran hingga sekitar 47 persen perlu diikuti dengan penetapan skala prioritas agar kemampuan pertahanan dan keamanan laut tetap terjaga.

“Anggaran dipotong sampai hampir 50 persen. Karena itu kita melihat skala prioritas, apa saja yang bisa dilakukan dengan pemotongan anggaran sebanyak ini, jangan sampai mengurangi daripada ketahanan kita di laut,” ujar Anton di Bandung.

Anton juga menyoroti dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan patroli. Menurut dia, cakupan wilayah pengawasan yang luas membutuhkan dukungan armada dan logistik yang memadai.

Ia menyebut Lanal Bandung masih memiliki keterbatasan armada untuk mendukung patroli dan dalam kondisi tertentu masih mengandalkan perahu karet.

Menurut Anton, penguatan armada perlu diikuti dengan dukungan logistik, termasuk ketersediaan bahan bakar.

“Percuma kita punya armada, tapi hanya ngapung di laut. Jadi ya percuma. Jadi kita harus siapkan juga logistiknya,” katanya.

Anton mengatakan penentuan skala prioritas anggaran diperlukan agar kegiatan patroli tetap dapat berjalan sesuai kebutuhan operasional.

Selain sarana dan prasarana, Anton turut menyoroti kesejahteraan prajurit yang menjalankan tugas di wilayah laut. Ia meminta aspek kebutuhan dasar prajurit, termasuk dukungan perumahan dan kesejahteraan keluarga, turut menjadi perhatian.

“Prajurit yang bertugas di laut harus mendapatkan dukungan yang memadai agar mampu menjalankan tugas secara optimal,” ujarnya.

Terkait pemangkasan anggaran tersebut, Anton mengatakan Komisi I DPR RI akan membahas persoalan itu dengan pimpinan TNI dan Kementerian Pertahanan.

“Karena kan ini 47 persen dipangkas. Oleh karena itu nanti kita akan ketemu dengan Panglima TNI, ketemu dengan Menhan dan juga KSAL, mudah-mudahan jangan sampai dipotong hampir 50 persen. Kita mencoba penambahan,” katanya.

Komisi I DPR RI menyatakan akan mendorong pembahasan mengenai kebutuhan anggaran pertahanan dan keamanan laut sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran negara.

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *