Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Komisi II Minta Proyek Trase Baru Batutulis Harus Jadi Contoh Pembangunan yang Profesional

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Komisi II DPRD Kota Bogor menyoroti pelaksanaan proyek pembangunan trase baru Jalan Batutulis yang dinilai harus menjadi contoh pembangunan infrastruktur yang profesional dan mengutamakan keselamatan.

Proyek strategis dengan nilai investasi besar tersebut diharapkan berjalan sesuai ketentuan serta tidak mengabaikan aspek keselamatan masyarakat maupun pekerja.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, menyampaikan apresiasi atas sikap Wali Kota Bogor yang berencana memberikan teguran kepada kontraktor apabila ditemukan kelalaian dalam pelaksanaan proyek.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Bogor yang akan memberikan teguran kepada kontraktor pelaksana proyek Trase Baru Batutulis apabila ditemukan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan,” ujar Rifki, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, proyek dengan nilai investasi besar harus menjadi teladan dalam penerapan aturan dan standar pelaksanaan pembangunan.

“Proyek strategis dengan nilai investasi yang besar harus menjadi contoh pelaksanaan pembangunan yang profesional, taat aturan, serta mengedepankan keselamatan masyarakat,” katanya.

Rifki menegaskan, kontraktor tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan sesuai target, tetapi juga wajib memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam kontrak, mulai dari aspek teknis, administrasi, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengamanan area proyek, hingga mitigasi dampak terhadap warga di sekitar lokasi.

“Kami mengingatkan bahwa setiap kontraktor memiliki kewajiban memenuhi seluruh aspek teknis, administrasi, keselamatan kerja (K3), pengamanan lingkungan proyek, hingga mitigasi dampak terhadap warga sekitar. Hal-hal tersebut bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak pekerjaan,” tegasnya.

Selain menyoroti tanggung jawab kontraktor, Komisi II juga meminta aparat kewilayahan untuk lebih aktif melakukan pengawasan selama proyek berlangsung.

Rifki menilai camat beserta jajaran lurah memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan sekaligus merespons cepat setiap keluhan masyarakat.

“Kami juga meminta aparat kewilayahan, khususnya camat beserta jajaran lurah, agar tidak hanya menjadi penonton. Camat harus hadir sebagai pengawas di wilayahnya, aktif memantau pelaksanaan proyek, menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat, serta memastikan seluruh kewajiban kontraktor dipenuhi,” ujarnya.

Ia mengatakan, kehadiran pemerintah di tingkat wilayah akan membantu mencegah persoalan berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

“Kehadiran pemerintah di tingkat wilayah sangat penting agar potensi persoalan dapat diselesaikan lebih cepat sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar,” pungkasnya. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *