Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

KLH Diminta Tegakkan Hukum Karhutla di Kalimantan Barat, 7 Korporasi Terjerat Sengketa

BOGOR-KITA.com, KALIMANTAN BARAT – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) didesak untuk memperkuat penegakan hukum terhadap sejumlah korporasi yang diduga terlibat dalam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat.

Saat ini, KLH tengah memproses tujuh korporasi yang terlibat dalam sengketa lingkungan hidup di wilayah tersebut. Dari jumlah itu, satu perkara telah memasuki tahap persidangan, sementara sisanya masih dalam proses hukum.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa penanganan Karhutla harus disertai langkah tegas, termasuk pemberian sanksi kepada korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran.

Mengacu pada pengalaman penanganan Karhutla sejak tahun 2020, pemerintah menilai bahwa penegakan hukum menjadi elemen penting untuk mencegah kejadian serupa terulang, khususnya di wilayah rawan seperti Kalimantan Barat.

“Hingga saat ini terdapat tujuh korporasi yang sedang berproses dalam sengketa lingkungan hidup, dan satu di antaranya sudah masuk ke tahap persidangan,” ujar Hamif Faisol usai apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan lahan nasional 2026 pada Kamis (16/4/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa seluruh pelaku usaha yang memiliki konsesi lahan wajib menjaga areal mereka secara ketat, terutama saat musim kemarau yang rawan terjadinya kebakaran.

Pernyataan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang menekankan pentingnya tanggung jawab dunia usaha dalam menjaga lingkungan.

“Jadi ini yang kemudian harus menjadi pengingat apa yang disampaikan Bapak Menko, bahwa seluruh dunia usaha yang memiliki konsesi wajib menjaga dengan ketat areal konsesinya, terutama pada musim-musim kemarau seperti ini,” jelasnya.

Selain itu, seluruh pihak diminta mengambil peran sesuai kewenangannya masing-masing dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla.

Terkait dengan bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2025 lalu, KLH memastikan bahwa proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat masih terus berjalan.

“Kita semua untuk mengambil peran pada sisinya masing-masing. Dari sisi Lingkungan Hidup, terkait dengan bencana yang kemarin terjadi tahun 2025, proses hukumnya sedang berjalan,” pungkasnya. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *