Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Implementasi SAKIP

BOGOR-KITA.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyelengarakan Pengarahan dan penyerahan hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2017 di ruang Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa (03/04/2018).

Acara yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Menteri PAN RB Asman Abnur juga dihadiri Bupati/Walikota, Sekda dan beberapa OPD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) menunjukkan kinerja pemerintah yang tepat sasaran dan sesuai program yang telah ditetapkan. Selanjutnya Gubernur yang biasa disapa Aher mengungkapkan, bahwa keselarasan antara visi dan misi serta pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKU) menjadi catatan penting menilai konsistensi perencanaan, penganggaran dan hasil berupa output dan outcome yang dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan daerah.

“Setiap program dan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, keuangan, administrasi dan dampaknya bagi masyarakat,” tegas Aher.

Sementara itu Menpan RB Asman Abnur dalam penyampaian arahannya kepada peserta yang hadir menegaskan, bahwa birokrasi efektif dan efisien, yaitu birokrasi yang mampu mempertanggungjawabkan program dan kegiatan sesuai dengan rencana dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

“Tidak boleh ada program siluman, yang tidak jelas tujuan dan sasaran serta outcomenya”, ungkap Asman Abnur.

Lebih lanjut, Menteri yang pernah menjabat Wakil Walikota Batam tersebut menegaskan agar ada perubahan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memaknai Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi bukan hanya sekedar menaikkan tunjangan kinerja, tetapi lebih pada perubahan mindset atau cara pandang.

“Jangan mengerjakan pekerjaan yang rutin saja, tapi reformasi birokrasi dimaknai harus bisa bekerja inovatif dan bermanfaat,” jelasnya.

Selain itu, Menpan RB menyampaikan bahwa ASN harus memiliki 2 cara pandang baru, yaitu ASN harus memiliki jiwa pelayanan (hospitality) dan jiwa wirausaha (enterpreuneur).

Pada kesempatan terakhir, Menteri Asman Abnur yang tengah fokus pada peningkatan kinerja birokrasi ini memberikan apresiasi kepada Pemerintah Jawa Barat dibawah kepemimpinan Aher yang memperoleh nilai LAKIP terbaik se-Indonesia. Bahkan, Jawa Barat akan dijadikan contoh bagi daerah lainnya.

Pada acara pengarahan dan pemberian apresiasi terhadap SAKIP pemerintah daerah, dari Kota Bogor hadir Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat yang didampingi oleh Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala BKPSDA, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinas LH, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satpol PP, dan Kepala Bagian Organisasi. []Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *