Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Ini 3 Nama Calon Direksi Perumda Tirta Pakuan yang Diusulkan ke Kemendagri

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim resmi mengusulkan tiga nama calon Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Usulan tersebut diajukan untuk mendapatkan rekomendasi sebelum proses pelantikan dilakukan.

Tiga nama yang diajukan yakni Dani Rakhmawan sebagai calon Direktur Operasional, Muzakkir untuk posisi Direktur Pelayanan dan Bisnis, serta Teguh Setiadi sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan.

Dedie menyampaikan bahwa surat permohonan rekomendasi telah dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri. Ia berharap proses penelitian administrasi dan evaluasi dari Kemendagri dapat berjalan lancar sehingga tahapan selanjutnya bisa segera dilaksanakan.

“Surat permohonan rekomendasi sudah saya sampaikan. Ada tiga nama yang kami ajukan untuk diteliti lebih lanjut oleh Kemendagri,” ujar Dedie, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, ketiga nama tersebut merupakan hasil seleksi panitia seleksi (pansel). Apabila nantinya memperoleh rekomendasi, maka para calon direksi dapat segera dilantik sesuai ketentuan yang berlaku.

“Mudah-mudahan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri,” harapnya.

Ia menegaskan, pengusulan tersebut telah melalui proses seleksi terbuka dan mempertimbangkan kebutuhan manajerial perusahaan daerah air minum tersebut.

Sebagai informasi, kewenangan Kemendagri dalam penentuan direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) lebih menitikberatkan pada fungsi pembinaan, fasilitasi, pengawasan, serta penetapan pedoman teknis, bukan penunjukan langsung. Penetapan direksi tetap menjadi kewenangan kepala daerah selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.

Ketentuan tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, serta Permendagri Nomor 23 Tahun 2024.

Dalam regulasi itu ditegaskan bahwa pengisian jabatan strategis direksi harus melalui mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dengan standar meritokrasi, termasuk hasil psikotes dan ujian tertulis keahlian yang dinyatakan memenuhi syarat. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *