Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

LBH KBR Tolak Wacana Perombakan Tugu Kujang

Tugu Kujang

BOGOR-KITA.com – Alih-alih menindak tegas atas delapan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan Hotel Amaroossa, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor malah mengeluarkan wacana kontraproduktif, yakni akan merombak Tugu Kujang.

Pertanyaannya demi kepentingan siapa Tugu Kujang dirombak? Hal ini dikemukakan Bangkit Mahanantyo, Staf Divisi Hak Sipil-Politik dan Kebudayaan LBH KBR, melalui siaran pers ke Redaksi BOGOR-KITA.com, Sabtu (28/2/2015).

Mahanantyo mengemukakan, Tugu Kujang memiliki nilai historis karena merupakan symbol perjuangan masyarakat di masa lampau yang  dan kini sudah menjadi icon Kota Bogor. “Nilai filosofis yang terkandung didalamnya tidak bisa disandingkan atau dibandingkan secara materi. Karena itu pemkot setidaknya mempertimbangkan kembali rencana perombakan Tugu Kujang, kami Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) menolak dengan keras jika Tugu Kujang dirombak, karena dengan perombakan telah menghilangkan budaya luhur dan orsinilitas dari Tugu Kujang,” kata Mahanantyo.

Pemkot hendaknya melihat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara khusus diatur dalam pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan,  “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Hal tersebut juga dipertegas kembali dalam konteks kebudayaan yang diatur dalam pasal 32 ayat (1) UUD Tahun 1945; “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” [] Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *