Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Jalan Cihanjawar-Citeko Puncak Mulai Progres

BOGOR-KITA.com, MEGAMENDUNG – Proyek pembukaan dan pelebaran Jalan Tembus Cihanjawar-Citeko (Lingkar Selatan) yang digagas Bupati Bogor Rudy Susmanto mulai menunjukkan progres.

Infrastruktur strategis ini diyakini akan mempercepat mobilitas masyarakat serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Megamendung hingga Cisarua.

Asisten Manajer Legal dan Umum PTPN I Regional 2, Asep Zaenal Muttaqin, mengungkapkan bahwa proses menuju realisasi jalan tembus tersebut sudah berjalan. Pada Rabu, 12 November 2025, sejumlah instansi terkait melakukan peninjauan, pemetaan, dan pengukuran awal di lokasi yang akan dibuka.

“Kegiatan tersebut belum lama dilakukan oleh PTPN I Regional 2, PUPR, Setda, Dinas DPKPP, dan Pemerintah Kecamatan Megamendung,” ujar Asep pada Selasa (18/11/2025).

Jalan tembus sepanjang kurang lebih 5,5 kilometer dengan lebar 10 meter itu terletak di lahan HGU dan direncanakan menghubungkan Kampung Cihanjawar, Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, hingga Desa Citeko, Kecamatan Cisarua.

Asep menjelaskan bahwa PTPN I Regional 2 menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam seluruh kegiatan usaha, termasuk proses kerja sama pemanfaatan lahan tersebut. “Kami mendukung Pemerintah Kabupaten Bogor dengan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku sesuai standar operasional prosedur,” jelasnya.

Pengajuan permohonan pemanfaatan tanah oleh pemda mencakup peruntukan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Berbagai dokumen persyaratan juga tengah diproses, mulai dari masa kerja sama, salinan SK pejabat penandatangan, siteplan fasos/fasum, hingga pakta integritas dan surat pernyataan.

Asep menyebut bahwa karena pemanfaatan tanah bersifat jangka panjang, penyediaan lahan harus melalui mekanisme pengadaan tanah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan untuk kepentingan umum.

“Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai lahan yang akan dikerjasamakan, perlu dilakukan survei bersama ke masing-masing lokasi oleh PTPN I Regional 2 dan dinas terkait,” tandasnya. [] Danu

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *