Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Warga Cisarua Desak Penertiban Vila Ilegal dan Perlindungan Lingkungan

BOGOR-KITA.com, CISARUA – Karukunan Wargi Puncak (KWP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) lintas elemen masyarakat di kawasan wisata Kembali ke Alam Citamiang, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (8/11/2025). Diskusi ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku usaha, pegiat lingkungan, dan komunitas lokal.

Tujuan FGD adalah memperkuat kewaspadaan sejak dini, membangun solidaritas sosial, dan menjaga keberagaman yang menjadi kekuatan Cisarua. Warga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan partisipatif.

Salah satu tokoh masyarakat, Mamay, mengungkapkan keresahan mengenai maraknya pembangunan vila tanpa prosedur perizinan yang jelas.

“Sekarang terlalu mudah membangun vila. Banyak yang tidak sesuai prosedur, IMB-nya tidak jelas. Informasinya ada oknum yang bermain,” ujarnya.

Warga juga menyoroti masalah ketenagakerjaan, eksploitasi air tanah, dan penanggulangan sampah. “Kalau pekerja tidak sejahtera, bagaimana mungkin ada pertumbuhan ekonomi yang sehat,” tambah Mamay.

Koordinator KWP, Daden Abdurahman, menegaskan bahwa KWP adalah ruang dialog warga untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan publik di Cisarua.

“Harapan kami, suara masyarakat Cisarua didengar dan ditindaklanjuti dengan kebijakan yang berpihak pada lingkungan dan warga,” tegasnya.

KWP akan menyusun hasil FGD menjadi rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait. Rekomendasi tersebut mencakup penertiban vila ilegal, pengawasan tata ruang, perlindungan sumber daya air, peningkatan kesejahteraan pekerja, dan penjagaan kelestarian lingkungan. [] Danu

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *