Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Pansus DPRD Kota Bogor Bahas Perubahan Perda RTH, Targetkan 30 Persen Terpenuhi

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Ketua Tim Pansus DPRD Kota Bogor, Devie Prihatini Sultani, menegaskan DPRD mendorong percepatan penyelesaian pembahasan agar target penyediaan 30 persen RTH yang diwajibkan undang-undang dapat tercapai.

“RTH yang diwajibkan dalam undang-undang adalah 30 persen, namun sampai saat ini baru sekitar 4 persen yang terpenuhi. Artinya masih sangat jauh. Dengan adanya perubahan perda, kami berharap Pemkot dapat serius mengejar target tersebut,” kata Devie usai rapat kerja bersama Dinas Perumkim Kota Bogor pada Jumat (3/10/2025).

Devie menjelaskan, revisi perda dilakukan karena adanya perbedaan topologi RTH setelah terbitnya Permen ATR/Ka-BPN Nomor 14 Tahun 2022. Selain itu, ia menyoroti bahwa sekitar 70 persen gedung perkantoran dan komersial di Kota Bogor belum memenuhi standar RTH.

Menurutnya, RTH bukan sekadar penambah estetika kota, tetapi juga berfungsi penting dalam mencegah bencana banjir dan tanah longsor yang kerap melanda Kota Bogor.

“Perda ini nantinya diharapkan mampu membuat Kota Bogor lebih aman dari banjir karena daya serap airnya baik, serta menjaga saluran air agar tidak merusak ekosistem tanah,” ujarnya.

Berdasarkan ketentuan yang ada, RTH memberikan manfaat langsung berupa peningkatan ketersediaan air tanah dan oksigen, reduksi polusi udara, mitigasi bencana, hingga pelestarian fungsi lingkungan. Manfaat tidak langsungnya antara lain meningkatkan keindahan, kenyamanan, kesehatan, hingga interaksi sosial masyarakat.

Devie menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam penyelenggaraan RTH.

“Untuk memenuhi RTH sesuai perda, semua elemen perlu berkolaborasi, mulai dari masyarakat, swasta, dan pemerintah,” pungkasnya. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *