Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

PHRI Bogor Girang, Menteri Dalam Negeri Perbolehkan Pemda Berkegiatan Di Hotel

BOGOR-KITA.com, MEGAMENDUNG – Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian belum lama ini menegaskan memperbolehkan Pemda kembali menggelar kegiatan di Hotel dan Restoran menyusul banyak hotel yang terpuruk akibat pemahaman kebijakan efisiensi anggaran.

Keputusan tersebut disambut baik para pelaku usaha hotel dan restoran di Kabupaten Bogor yang tergabung dalam organisasi PHRI.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor, Boboy, menyambut baik kebijakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut.

Menurut Boboy, kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi sektor perhotelan yang sempat terpukul akibat kebijakan efisiensi anggaran.

“Pastinya kami sangat menyambut baik keputusan ini. Ini adalah harapan yang telah lama kami tunggu agar sektor perhotelan di Kabupaten Bogor dapat pulih kembali,” ujar Boboy Minggu (8/6/2025).

Ia menilai, setelah adanya pelonggaran tersebut, sektor ekonomi khususnya bidang perhotelan akan perlahan bangkit dari keterpurukan. Sebelumnya, kebijakan efisiensi membuat banyak hotel terpaksa mengurangi jam kerja karyawan, bahkan sebagian harus menutup operasional sementara.

“Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang kembali mengizinkan kegiatan rapat Pemda dilakukan di hotel-hotel, khususnya di kawasan Puncak,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, kebijakan efisiensi sebelumnya sempat mengancam terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah hotel akibat minimnya okupansi.

“Yang kemarin-kemarin karyawan diperkejakan hanya beberapa hari kerja dengan diperbolehkannya kembali rapat kinerja pemda. Maka karyawan akan kembali normal bekerja,” tandasnya. [] Danu

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *