Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Ini Kritik DPRD Kota Bogor terkait LKPJ Wali Kota 2024

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Anggota DPRD Kota Bogor, Rozi Putra, menyampaikan kritik konstruktif terhadap substansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2024 dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD.

Meski secara format LKPJ dinilai telah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 13 Tahun 2019, Rozi menilai kedalaman analisis terhadap kinerja program masih minim. Ia menyoroti empat catatan penting yang perlu diperhatikan.

Pertama, outcome atau hasil nyata dari program belum tergambar jelas. Menurut Rozi, banyak program hanya menampilkan serapan anggaran dan capaian angka, tanpa menunjukkan dampak langsung bagi masyarakat.

Kedua, analisis terhadap kendala atau kegagalan pencapaian target dinilai masih kurang. LKPJ belum menjelaskan secara rinci penyebab tidak tercapainya sejumlah target RPJMD dan langkah korektif yang telah atau akan dilakukan.

Ketiga, informasi mengenai proyek infrastruktur fisik belum disajikan secara rinci. Rozi menyebutkan bahwa LKPJ belum menjabarkan proyek strategis mana yang sudah tuntas, masih berjalan, atau tertunda, serta kendala yang dihadapi.

Keempat, Rozi mendorong perlunya format LKPJ yang baru, berbasis outcome dan problem solving. Ia mengusulkan agar LKPJ dilengkapi dengan matriks Outcome-Output-Problem-Solusi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mempermudah DPRD dalam melakukan pendalaman terhadap program-program yang dilaporkan.

“Kami ingin LKPJ tidak hanya menjadi laporan administrasi, tapi sungguh-sungguh menjadi cermin kinerja pemerintah daerah yang berdampak langsung ke rakyat,” ujar Rozi, Senin (21/4/2025).

Ia berharap rekomendasi yang dihasilkan Pansus dapat menjadi bahan perbaikan tata kelola pemerintahan Kota Bogor di masa mendatang. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.