Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Rozi Putra Soroti Tiga Catatan Penting dalam Pembahasan LKPJ Wali Kota Bogor 2024

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor sekaligus Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Rozi Putra, S.Si., M.Si., menyampaikan tiga catatan penting dalam rapat kerja Pansus LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2024 yang digelar pada Rabu, 9 April 2025 di Ruang Paripurna DPRD.

Menurut Rozi, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bukan hanya laporan teknis tahunan, melainkan cerminan atas efektivitas kebijakan pemerintah terhadap masyarakat. Ia menegaskan bahwa pembahasan LKPJ 2024 harus ditempatkan dalam konteks masa transisi kepemimpinan di Kota Bogor.

“Sudah hampir setahun atau tepatnya 10 bulan Kota Bogor dipimpin oleh Penjabat Wali Kota. Kita perlu melihat LKPJ ini sebagai cermin, apakah birokrasi tetap fokus, tangguh, konsisten, dan adaptif dalam memberikan pelayanan, meskipun kepemimpinan definitif belum ada,” ujar Rozi, Kamis (10/4/2025).

Catatan pertama yang disampaikannya adalah perlunya evaluasi objektif terhadap kinerja pemerintahan transisi. Ia menilai penting untuk menakar sejauh mana sistem birokrasi mampu bertahan dan melayani masyarakat dalam situasi kepemimpinan yang belum definitif.

Kedua, Rozi menyoroti realisasi anggaran yang tinggi namun belum sepenuhnya berdampak langsung pada perbaikan kondisi masyarakat.

“Masalah seperti banjir, distribusi air bersih, penataan pasar, dan kawasan kumuh masih dirasakan warga. Ini jadi alarm penting buat kita semua,” katanya.

Catatan ketiga yang ia tekankan adalah pentingnya rekomendasi DPRD terhadap LKPJ agar menjadi landasan awal bagi pemerintahan baru. Rozi berharap, rekomendasi ini dapat dijadikan masukan strategis, bukan hanya sebagai formalitas laporan tahunan.

“Rekomendasi ini penting agar pemerintahan ke depan bisa memulai langkahnya dari data dan kenyataan, bukan dari asumsi,” tutupnya. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.