Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Aktivis 98 Ungkap Ratusan Kades Bogor Ke Bali Gunakan Dana BHPRD 

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Ali Taufan Vinaya atau akrab dipanggil ATV mengungkapkan jika kegiatan ratusan kepala desa Kabupaten Bogor ke Bali menggunakan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD).

Pria yang juga dikenal sebagai aktivis 98 ini mengaku mendapatkan informasi tersebut dari salah seorang pengurus Apdesi. Hal ini membuat dirinya semakin yakin bahwa kegiatan para Kades ke Bali tak lebih dari jalan-jalan.

“Itulah kenapa sejak dari awal saya kritisi giat ini. Jadi meski dibungkus dengan nama giat bimtek, tetap saja ini cuma giat jalan – jalan atau pelesiran. Ini pembodohan dan penghianatan terhadap amanat masyarakat desa,” tegas ATV kepada wartawan.

Sebagai informasi, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD) merupakan dana yang diterima pemerintah desa yang berasal dari penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dikelola pemerintah daerah.

ATV menjelaskan, kegiatan jalan – jalan para Kades ini makin diperjelas dengan tema giat bimtek yaitu soal desa wisata. Musababnya tidak semua desa di Kabupaten Bogor yang memiliki potensi atau destinasi wisata.

“Artinya kegiatan ini makin jelas hanya giat jalan – jalan. Sebab urgensi bimtek sendiri tidak sesuai dengan kondisi dan potensi di setiap desa. Termasuk tidak relevan dengan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2022 tentang Desa Wisata,” ungkapnya.

Aktivis Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) ini menegaskan, seharusnya DPMD serta dinas terkait lainnya, bisa lebih memberikan pemahaman dan pengawasan penggunaan anggaran desa untuk kegiatan – kegiatan yang menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

“Kita semua tahu, banyak infrastruktur jalan desa yang rusak, masih banyak desa belum mandiri dan lainnya. Jadi Pemkab Bogor itu harusnya mengarahkan kebijakan yang bisa dirasakan masyarakat banyak, bukan hanya dirasakan oleh kepala desa,” tandasnya. [] Fahry

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.