Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Menteri LH Sidak PT AK di Bogor, Minta TPA Segera Ditutup

BOGOR-KITA.com, GUNUNG PUTRI – Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) yang dikelola PT. AK di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Senin (4/11/2024).

Dalam sidaknya, Hanif meminta PT. AK agar menutup TPA tersebut, meski menjadi mata pencaharian warga sekitar.

“Saya lihat beberapa sampel sampah di sini, sepertinya bukan berasal dari negara kita, dilihat dari label-labelnya. Namun, PT. AK memiliki izin untuk impor kertas,” ujar Hanif.

Menurut Hanif, kebutuhan kertas nasional mencapai 14 juta ton per tahun, dengan 7 juta ton di antaranya berasal dari hutan tanaman dan sisanya dari daur ulang. Dari total 7 juta ton bahan baku daur ulang, 3,5 juta ton diambil dari dalam negeri dan 3,5 juta ton diimpor, termasuk oleh PT. AK.

“Namun, saya melihat hampir semua sampah di sini berasal dari luar negeri. Ini harus segera kita akhiri. Kita akan lakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini,” tegas Hanif.

Hanif menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan meminta pemerintah setempat untuk segera menata ulang lokasi TPA tersebut. Ia juga meminta agar transisi pengelolaan dilakukan dalam waktu setengah tahun.

“Saya berharap transisinya tidak lama, setengah tahun ini harus beres. Ini tanggung jawab perusahaan juga,” katanya.

Terkait impor sampah, Hanif menegaskan bahwa Indonesia telah menghentikan impor sampah plastik dan akan memperketat persyaratan impor kertas.

“Saya sudah lapor ke Presiden Prabowo, beliau meminta kita menghentikan impor sampah plastik dan mengatur kembali impor kertas untuk didaur ulang,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa pelanggaran izin akan ditindak tegas, termasuk melalui paksaan pemerintah jika diperlukan.

“Kami akan bertindak tegas, tapi kita harus tahu persis cara menyelesaikan masalah ini. Kami orang lapangan, bukan hanya bekerja di balik meja,” tutupnya. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *