Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Pemkot Gelar Workshop

BOGOR-KITA.com – Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara swakelola, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Bagian Organisasi Setdakot Bogor menggelar Workshop Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat.

Secara resmi kegiatan dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat di gedung Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor, jalan Ir. H. Djuanda, Kota Bogor, Senin (28/8/2017).

Kepala Bagian Organisasi Setdakot Bogor Amik Herwidyastuti mengatakan, kegiatan ini digelar untuk mempersiapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara swakelola sekaligus mensosialisasikan apa saja yang harus dipersiapkan OPD dalam melaksanakan pelayanan publik sebagai bahan evaluasi kinerja.

Menurut Amik, pada dasarnya untuk pelayanan publik di setiap OPD sekarang sudah ada evaluasinya. Evaluasi ini sebagai salah satu strategi untuk mengukur kinerja daripada pelayanan publik yang ada di masing-masing OPD.

“Kalau sekarang tidak dievaluasi otomatis orang tidak bisa meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, diharapkan pada akhir tahun setiap OPD mengevaluasi kinerjanya,” jelas Amik.

Ia menambahkan, pelayanan publik ini harus dilaksanakan pada unit kerja yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Unit tersebut antara lain, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), UPTD RPH, RSUD dan unit pelayanan lainnya.

Workshop diikuti sekitar 110 perwakilan dari OPD dan aparatur wilayah dari Kecamatan dan Kelurahan. Sedangkan untuk narasumber yakni dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). []Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *