Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Hilangkan Stigma Kota Sejuta Angkot, Dishub Kota Bogor Target Pengurangan 2.000 Unit

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor menargetkan pengurangan jumlah angkot di Kota Bogor 2.000 unit sampai akhir tahun.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra usai Apel Besar ASN Dishub pada Jumat (2/8/2024).

Diketahui stigma kota sejuta angkot masih melekat kepada Kota Bogor. Hal ini pun perlahan dikikis dengan sejumlah langkah. Seperti rencana pembangunan trem.

Marse mengungkapkan bahwa jumlah angkutan kota (angkot) di Kota Bogor saat ini tercatat sebanyak 3.003 unit. Angka ini mengalami penurunan signifikan, dari 3.400 unit pada akhir tahun 2023.

Menurut Marse, penurunan jumlah angkot ini sudah melalui proses reduksi dan penghentian angkot yang telah mencapai usia teknis.

“Jumlah angkot saat ini sudah melalui berbagai tahap pengurangan. Idealnya, kami perkirakan jumlah angkot yang dibutuhkan berkisar antara 1.400 hingga 2.000 unit,” kata Marse.

Meski begitu, Marse menyebut bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Organda, KKSU serta pengusaha dan penggiat angkot untuk mewujudkan target tersebut.

“Pengurangan ini tidak hanya berdasarkan kebijakan pemerintah kota, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pemilik angkot,” ujarnya.

Untuk mengurangi jumlah angkot tersebut, tambah Marse pihaknya akan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.

“Kami akan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, termasuk menghapus unit yang sudah tidak layak, menerapkan sistem reduksi 2:1, dan melakukan pengalihan layanan ke area yang belum terlayani,” jelasnya. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.