Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Peringkat Kedua Kota Terbanyak Transaksi, Pemkot Bogor Bentuk Satgas Judi Online

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari membentuk Satuan Tugas (Satgas) Judi Online untuk melakukan pencegahan terhadap judi online.

Hery Antasari pun langsung menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Ketua Satgas Judi Online Hadi Tjahjanto yang menyebut bahwa Kota Bogor menjadi kota kedua dengan jumlah pelaku judi online terbanyak dengan nilai transaksi Rp 612 miliar.

Hery mengaku kaget terkait fenomena judi online tersebut, termasuk Kecamatan Bogor Selatan yang menjadi kecamatan dengan jumlah pelaku judi online terbanyak, sebanyak 3.720 orang dan transaksi Rp 349 miliar.

“Langkah awal kami sudah berkoordinasi di Pemkot Bogor untuk menyusun inisiasi membentuk Satgas Judi Online dan Surat Edaran (SE) kepada seluruh ASN dan masyarakat mengenai bahaya dan larangan judi online dengan berbagai modus bentuknya,” ucap Hery, Rabu (26/6/2024).

Hery mengatakan, memahami fenomena nasional ini tengah menjadi perhatian dari pemerintah pusat hingga ke lingkup perkotaan, termasuk di Kota Bogor.

Namun, Tetapi yang penting, Pemkot Bogor telah menyusun solusi-solusi terutama pencegahan, melalui edukasi, sosialisasi, kampanye masif.

“Tentunya sambil paralel berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait data fakta dan pedoman nasional penanganannya,” ujarnya

Satgas Judi Online ini, lanjut Hery Natasari melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, baik langsung maupun tidak langsung.

“Diskominfo, Disdukcapil, DP3A, Disdik, Inspektorat, Satpol PP, kecamatan sampai dengan ke tingkat RW, MUI, koordinasi dengan Forkopimda, tokoh agama, masyarakat, pemuda dan lainnya,” tandasnya. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.