Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Satu Lagi Kebijakan Menpan-RB yang “Memasung” PNS

Yuddy Chrisnandi

BOGOR-KITA.com – Ini satu lagi kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi yang “memasung’ pengawai negeri sipil (PNS) atau yang sekarang dikenal dengan nama aparatur sipil negara (ASN).

Kebijkan itu adalah, kewajiban bagi seluruh PNS untuk melaporkan harta kekayaannya  kepada  Kementrian PAN-RB. Sebelumnya, PNS “dipasung” tidak bisa melakukan rapat  di hotel.

Kebijakan baru ini diukukuhkan melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), dan berlaku bagi seluruh PNS di seluruh Indonesia.

Implementasi surat edaran ini sudah diawali di Kementerian PANRB.  “Khusus untuk ASN di Kementerian PANRB ditutup pada akhir Januari 2015, sementara instansi lain diberi waktu sampai dengan tiga bulan”  kata Yuddy dalam jumpa pers di kantornya, Senin (2/2/2015).

Yuddy mengemukakan, formulir LHKASN lebih sederhana dibanding milik versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  “Tidak ribet,’ katanya lagi.

Terkait hal-hal yang harus diisi, menurut Yuddy, adalah harta kekayaan bergerak, tidak bergerak, utang piutang dan beberapa penghasilan lainnya,  termasuk cetakan saldo akhirnya.

LHKASN diperlukan sebagai upaya melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan. Bahwa semua PNS wajib melaporkan hartanya, karena korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat eselon I dan II, tetapi juga tidak menutup kemungkinan terjadi di eselon III, IV dan V.

“Oleh karena itu, seluruh ASN baik yang duduk di jabatan pimpinan tinggi maupun para staf diwajibkan untuk mengisi LHKASN sesuai arahan KPK,” tandasnya.

Laporan harta kekayaan itu sendiri disampaikan setiap akhir tahun kepada pimpinan instansi masing-masing dengan memberikan tembusan kepada Menteri PAN dan RB. “Laporan tersebut harus sudah disampaikan paling lambat 3 bulan setelah kebijakan ditetapkan, paling lambat 1 bulan setelah pejabat diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi serta 1 bulan setelah berhenti dari jabatan. Apabila ASN tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN, akan dikenai sanksi berupa peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional,” tutup Yuddy.

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *