Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Tak Mampu Bayar, BUMD PDJT Tangguhkan UMK 2015

Trans Pakuan

BOGOR-KITA.com –  Perusahaan plat merah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, yakni  Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) tidak mampu membayar Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2015 yang ditetapkan 24 Desember 2014 lalu.

Gubernur Propinsi Jawa Barat menyetujui penangguhan yang diajukan. Selain PDJT, ada lima lagi perusahaan yang tidak mampu membayar UMK 2015, dan penangguhannya juga disetujui gubernur.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans) Kota Bogor, Anas S. Rasmana, mengatakan, pihaknya belum tahu sampai kapan penangguhan itu akan berlangsung. “Kita belum mendapatkan tembusan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat," ujarnya di Bogor, Jumat (30/1/2015).

Perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan upah minimum mengacu kepada Keputusan Menteri Ternaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum. Penangguhan diajukan oleh pengusaha kepada gubernur melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakukanya upah minimum. Penangguan didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh.

Selain itu, permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan laporan keuangan perusahaan rugi/laba dua tahun terakhir dan perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 tahun terakhir, rencana produksi serta pemasaran untuk 2 tahun yang akan datang, jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum. [] Admin 

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *