Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Gerindra – PKS Masih Teratas Di Dapil 6 DPRD Kabupaten Bogor

BOGOR-KITA.com, KEMANG – Raihan suara Partai Gerindra dan PKS masih tetap konsisten tertinggi di Dapil 6 DPRD Kabupaten Bogor. Sepertinya dua parpol ini akan mengulang sukses hasil suara Pemilu 2019 lalu.

Dapil 6 DPRD Kabupaten Bogor terdiri dari Parung, Gunungsindur, Kemang, Bojonggede, Ciseeng, Rancabungur, dan Tajurhalang dengan alokasi 9 kursi DPRD.

Berdasarkan pantauan hasil suara real count KPU per-hari Kamis 22 Februari 2024, di update jam 02.00 WIB, tampak suara masuk di 1.595 TPS dari total 2.557 TPS atau sudah mencapai 62,38 persen.

Dari data tersebut menunjukkan perolehan suara sementara dari Gerindra dan PKS terus bersaing dan paling tinggi diantara partai lainnya dengan total raihan suara mencapai 32 ribu lebih (16% lebih).

Berikut ini data total raihan suara sementara partai politik dan caleg serta prosentase nya dari Dapil 6 DPRD Kabupaten Bogor (sesuai raihan suara tertinggi sementara).

~ PKS : total suara 32.129 (16.1%).

~ Gerindra : total suara 32.099 (16,08℅).

~ Golkar : total suara 22.434 (11,24%).

~ PAN : total suara 20.913 (10,48℅).

~ PDIP : total suara 19.392 (9,72℅).

~ PKB : total suara 18.570 (9,3℅).

~ PPP : total suara 17.306 (8,67℅).

~ Demokrat : total suara 10.431 (5,23℅).

Data ini bukan hasil hitungan akhir. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasar ketentuan peraturan perundang – undangan. [] Fahry.

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *