Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Dedie Rachim: Kota Bogor Harus Ramah Usaha

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memanfaatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.

Hal itu dikatakan Dedie Rachim dalam Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Perumusan Perwali Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di D’Anaya Hotel pada Kamis (7/12/2023).

Dedie menekankan pentingnya mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan pengusaha yang ingin berusaha di kota tersebut.

Dedie mengungkapkan bahwa Kota Bogor mengandalkan sektor pajak sebagai sumber pendapatan, karena tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA). Oleh karena itu, ia mengingatkan OPD untuk segera menindaklanjuti potensi yang ada.

“Kota Bogor harus ramah dalam pelayanan dan pengurusan izin, terutama izin berusaha, karena PAD berasal dari pajak usaha,” ungkap Dedie.

Ia juga berpesan agar pengurusan izin tidak memakan waktu yang lama, membandingkannya dengan kasus Mie Gacoan yang akhirnya membuka usaha setelah proses izin yang panjang.

Dedie menekankan pentingnya membuka lapangan kerja dan mengingatkan Aparat Sipil Negara (ASN) sebagai orang-orang terpilih untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah.

“Jadi ASN ini adalah orang-orang terpilih, masyarakat masih banyak yang membutuhkan pekerjaan dan Pemkot Bogor butuh untuk PAD,” katanya.

Sementara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hanafi, menyatakan bahwa PAD Kota Bogor hanya mencapai 45 persen dari pendapatan, sementara sisanya berasal dari dana transfer pemerintah pusat.

“Pentingnya SKPD untuk melihat potensi pendapatan dari retribusi dan pajak serta memaksimalkannya,” ujar Hanafi.

Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana, menyampaikan target PAD tahun 2024 sebesar Rp1,4 triliun. Ia menekankan perlunya perubahan budaya kerja dan kerjasama yang maksimal dari SKPD incomer untuk mencapai target tersebut.

“Dengan harapan memanfaatkan potensi PAD secara optimal, Pemkot Bogor berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah proses perizinan bagi pengusaha di Kota Bogor,” terang Deni. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.