Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Anggota DPRD Jabar Beri Perhatian Permasalahan PMI

BOGOR-KITA.com, CIANJUR – Tingginya Permasalahan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Asep Suherman.

Asep mengatakan pada pertengahan 2022 lalu, Kabupaten Cianjur menempati urutan kedua permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri setelah Kabupaten Karawang.

“Kantong Pekerja Migran itu kan Indramayu, Karawang, Cianjur, dan permasalahan pekerja migran asal Cianjur ini cukup tinggi setelah Karawang”, ujar Asep di sela penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal daerah Provinsi Jawa Barat kepada Masyarakat Cianjur, (20/3/2023).

Asep menyebutkan banyak persoalan Para pekerja Migran seperti halnya hilang kontak, gaji tak dibayarkan, sakit, disiksa majikan, sulit pulang dan lainnya.

Padahal menurut Asep, negara berutang banyak kepada para Pekerja Migran Indonesia sebagai pahlawan devisa yang telah menyumbangkan remitansi sebesar triliunan rupiah setiap tahunnya.

“Makanya DPRD Jabar merasa penting dan disusunnya peraturan daerah ini merupakan upaya untuk melindungi kepentingan para Pekerja Migran Indonesia serta keluarganya, baik dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial,” jelas Asep.

Asep menekankan penyebarluasan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal daerah Provinsi Jawa Barat ini menjadi sangat penting agar masyarakat memehami berbagai kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah untuk melindungi para pekerja migran ini.

“Melalui perda ini kita atur pra dan pasca bekerja sehingga persoalan-persoalan yang sering timbul setelahnya ini memang harus sudah dipersiapkan. Dan kita akan meminimalisir persoalan-persoalan tersebut,” tutupnya. [] Hari/Adv

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *