Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Pemkab Bogor Anggarkan Rp10,6 Miliar Bayar BPJS Kesehatan Perangkat Desa

BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan berkomitmen terus memenuhi jaminan kesehatan untuk perangkat desa. Di tahun 2023, sebanyak 4.754 perangkat desa ditanggung iuran jaminan kesehatannya lewat APBD Kabupaten Bogor.

Iwan Setiawan menjelaskan, Pemkab Bogor menyiapkan anggaran sekitar Rp10,6 miliar untuk mengcover iuran jaminan kesehatan perangkat desa di 435 desa/kelurahan di tahun 2023. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sekitar Rp9,7 miliar.

“Di Kabupaten Bogor itu ada 4.749 perangkat desa yang dicover jaminan kesehatannya di tahun 2022, naik menjadi 4.754 perangkat desa di tahun 2023. Kenapa terjadi perubahan, karena perangkat desa itu dinamis, stafnya berbeda, jumlah dusunnya berbeda, bisa berkembang, sesuai kebutuhan,” ujar Iwan Setiawan, Selasa (7/2/2023).

Menurut Iwan, langkah ini diambil sebagai komitmen Pemkab Bogor dalam menyediakan akses kesehatan kepada para perangkat desa. Kewajiban ini juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada perangkat desa.

“Bisa dibilang gratis ya, jadi kewajiban 5 persen untuk jaminan kesehatan mereka itu 4 persennya dari APBD dan 1 persennya dari Siltap. Dan keluarga perangkat desa juga otomatis tercover,” terangnya.

Iwan Setiawan menjelaskan, jaminan kesehatan untuk perangkat desa ini sudah berjalan sejak 2020. Dengan langkah ini, Iwan berharap dapat mempermudah akses pelayanan kesehatan, khususnya untuk perangkat desa.

“Jadi jika sewaktu-waktu butuh pelayanan kesehatan, mereka tidak perlu repot lagi karena sudah tercover jaminan kesehatannya. Yang mendapat ini mulai dari kades, sekdes, kasi, kaur hingga kepala dusun,” tandas Iwan Setiawan. [] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.