Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Pemkab Bogor Dukung Gemapatas

BOGOR-KITA.com, KLAPANUNGGAL-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendukung Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) dengan melakukan pencanangan di dua titik lokasi, yakni di Kantor Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal dan di Kecamatan Cijeruk, Jumat (3/2/2023).

Kegiatan Gemapatas 2023 dilakukan serentak di 33 provinsi se-Indonesia. Sebanyak 1 juta patok batas di seluruh Indonesia oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang terpusat di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

Hadir pada Gemapatas di Kecamatan Klapanunggal, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, Ketua Baznas Kabupaten Bogor, Camat Klapanunggal, Kapolsek Klapanunggal, Kepala Desa Klapanunggal, Kepala Bidang Pertanahan DPKPP Kabupaten Bogor.

Mewakili Plt. Bupati Bogor, Sekda Burhanudin mengungkapkan,  Presiden RI Joko Widodo mencanangkan sejuta patok batas se-Indonesia dan diikuti Badan Pertanahan Nasional (BPN) di seluruh Indonesia dengan melibatkan pemerintah daerah dan Forkopimda di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi.

“Program ini program yang sangat baik, yang sangat berpihak kepada masyarakat. Plt Bupati Bogor selalu menekankan bahwa program ini harus sukses berjalan di Kabupaten Bogor karena manfaatnya banyak,” ungkap Burhanudin.

Burhanudin menjelaskan, di Kabupaten Bogor dilaksanakan di dua titik, karena BPN nya sudah ada dua yakni Bogor 1 dan Bogor 2. “Jika seluruh tanah sudah bersertifikat, nantinya ada kepastian hukum terhadap bidang tanah tersebut. Dengan adanya kepastian hukum, tentunya akan meminimalisir terjadinya sengketa tanah. Kemudian memudahkan untuk proses pembangunan, penetapan PBB, serta pemberian perizinan,” jelas Burhanudin. [] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.