Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Samisade Tahun 2023 Naik Jadi Rp407 Miliar

BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) kembali digulirkan di tahun 2023 . Anggaran yang disiapkan  naik dari tahun sebelumnya

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan mengatakan, di tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten Bogor menganggarkan sekitar Rp 407 miliar untuk bantuan keuangan infrastruktur Samisade.

“Sudah dianggarkan untuk Samisade tahun ini totalnya Rp 407 miliar,” ujar Wildan kepada wartawan, Senin (2/1/2023).

Menurutnya, anggaran ini nantinya bisa diserap setelah semua tahapan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) selesai.

Anggaran Samisade tahun 2023 ada kenaikan dari sebelumnya pada tahun 2022 sebesar Rp395,7 Miliar, kini Rp407 miliar.

Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor mengklaim potensi SILPA pada program Samisade tahun 2022 relatif kecil.

Sebab, kata dia, tim verifikasi lapangan menyampaikan usulan pengajuan tahap kedua Samisade itu berdasarkan hitungan dan perencanaan yang matang.

“Kita cairkan berdasarkan tanggung jawab Tim verifikasi di lapangan, apa yang desa ajukan , tahap kedua sampai akhir Desember harus selesai,” bebernya

Lanjut dia, jikapun terjadi SiLPA di Desa pada program Samisade tersebut, pihak desa harus mengembalikan ke Kas Daerah.

“Saya belum lihat secara detail aturan main dalam Perbup (Samisade) yang baru, apakah SiLPA mereka balikan atau tidak, tapi Sepanjang saya tahu, yang namanya bantuan keuangan baik dari Provinsi, pusat dan sebagainya. Jika ada SiLPA maka harus dipulangkan ke kas daerah atau kas negara,” ungkapnya

“Itu pun harus berdasarkan review APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) lebih dahulu supaya bisa menentukan berapa SiLPA nya,” pungkasnya. [] Danu

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.