Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Satpol PP Siap Tindak Cibinong City Mall

Luthfie Syam

BOGOR-KITA.com – Sejumlah pelanggaran yang dilakukan Cibinong City Mall (CCM) yang berlokasi di Jalan Raya  Tegar Beriman Cibinong, tidak dipetieskan. Sebelum akhir tahun 2014, Satuan Polisi Pomong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor sudah menjemput surat limpahan penindakan dari Dinas Tata Bangunan Pemukiman (DTBP).

“Surat pelimpahan dari DTBP terkait pelanggaran perizinan yang dilakukan CCM sudah kita jemput sebelum tahun 2014 berakhir. Sekarang sudah di tangan Pol PP, dan sedang kita pelajari untuk mengambil tindakan selanjutnya,” ujar Lhutfie kepada PAKAR melalui sambungan telepon, Minggu (4/1) malam.

Lhutfie mengatakan, sejauh ini pihak CCM memang sudah mau taat aturan, bahkan sudah mau mengurus perizinannya, meski memang masih ada pelanggaran yang belum diselesaikan sampai saat ini.

“Yang jelas Pol PP sedang mempelajari permasalahan CCM, untuk diambil tindakan selanjutnya. Senin (Hari ini,Red) kita bahas bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),”tandas Lhutfie.ADI

Sebelumnya Luthfie Syam juga mengatakan, pihaknya akan melanjutkan penertiban vila illegal, tidak hanya di kawasan puncak saja, namun juga vila ilegal di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). “Kita mau lanjutkan, termasuk vila ilegal TNGHS. Di sana juga banyak,” ujar Luthfie, di Cibinong, Selasa (30/12).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan anggaran Rp2 miliar pada 2014 untuk menertibkan vila bodong itu. Sementara sisa anggaran penertiban tahun 2013 masih ada sebesar Rp457 juta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesungguhnya sudah mau menyerahkan dana hibah senilai Rp2,12 miliar pada pertengahan September 2014 karena Surat Keputusan (SK)-nya sudah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, Joko Widodo. Namun, anggaran hibah ini akan cair setelah SKPD terkait membuat laporan pertanggungjawaban penggunaannya. “Setelah itu kita akan bongkar semua vila liar itu,” tandas Luthfie. [] Harian PAKAR/Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *