Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Jual Beli Tanah, Kepala Desa Tuding Camat Tenjolaya Cuci Tangan

Ilustrasi

BOGOR-KITA.com –  Sebanyak tujuh kepala desa (kades) di Kecamatan Tenjolaya sepakat menolak menandatangani surat tambahan perjanjian jual beli tanah yang dikeluarkan Camat Tenjolaya, Agus Lidwan.

Selain menilai kebijakan tersebut diambil secara sepihak tanpa melalui musyawarah, para kades juga menilai, surat tambahan tersebut membuat posisi mereka terpojok bila ke depannya proses jual beli tanah di Tenjolaya bermasalah dengan hukum.

“Menurut kami isinya memojokan kepala desa, karena itu, kami menolak," kata Aziz, Kades Cinangneng, kepada PAKAR di kediamannya di Cinangneng, Minggu (21/12).

Dikatakan Aziz, dalam surat itu, kepala desa diminta kepala desa diminta bertanggung jawab sepenuhnya di hadapan hukum, apabila dalam pelaksanaan jual beli tanah nantinya, ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, sehinga  terjadi sengketa antara pembeli dan penjual.
Kepala desa juga diminta membubuhkan surat perjanjian itu dengan materai Rp6000.
“Terang saja kami menolak, sebab camat  seolah menghindar bertanggung jawab,” kata Azis.

Hal senada dikatakan Kepala Desa Tapos 2, Bubun Burhanudin. Menurutnya, isi surat tersebut bukan hanya memberatkan para kades, tapi juga membuat para kades berada dalam posisi terancam. “Camat sepertinya hendak cuci tangan dan menghindari bertanggung jawab.Ini aneh karena camat adalah pejabat pembuat akta tanah (PPAT), yang seharusnya ikut bertanggung jawab jika suatu saat ada masalah dalam proses jual beli tanah,” paparnya.
Bubun juga mengatakan, hingga saat ini, Camat Tenjolaya memberikan keterangan dan penjelasan apapun terkait kebijakan tersebut.  Karena itu, seluruh kepala desa sepakat untuk mengabaikan saja kebijakan tersebut. Jika ada proses jual beli tanah, para kepala desa memilih ke notaris.

“Selanjutnya kami akan mencari tahu, apakah kebijakan ini sudah diketahui dan dibenarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Badan Pertahanan Nasional(BPN) Kabupaten Bogor, maupun dinas terkait lainnya," pungkasnya. Sampai berita ini diturunkan, Camat Tenjolaya Agus Lidwan belum berhasil dikonfirmasi. [] Harian PAKAR/Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *