Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Mengaku Diperlakukan Diskriminatif, IPW Batal Berikan Keterangan Di MKD DPR RI

ipw

BOGOR-KITA.com, KEMANG – Indonesia Police Watch (IPW) membatalkan kehadiran mereka untuk memberikan keterangan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, di Gedung 1, Senin (26/9/2022).

Menurut Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, pembatalan itu dilakukan karena adanya diskriminasi perlakuan dan sikap tidak hormat dari pimpinan DPR pada warga negara yang akan memasuki gedung DPR melalui pintu depan.

“Pasalnya, pintu masuk depan menuju gedung DPR RI hanya diperuntukkan kepada anggota dewan saja,” ungkap Sugeng Teguh Santoso dalam rilis yang dikirimkan ke media, Senin (26/9/2022).

Pria yang sehari hari akrab disapa STS ini menuturkan, sebelumnya IPW mendapat undangan dari MKD untuk hadir guna memberikan keterangan terkait MKD yang menjalankan tugas memeriksa laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik terhadap anggota dewan.

STS menjelaskan, komunikasi dengan staf MKD DPR perihal undangan kepada IPW sudah berjalan sejak tanggal 23 September 2022. Dalam komunikasi tersebut, lanjutnya, IPW menegaskan akan hadir pada 26 September 2022 jam 10.40 WIB ke gedung DPR RI.

“Kesediaan hadir IPW ini adalah sebagai wujud penghormatan pada tugas MKD. Dan, komunikasi kami dengan pihak DPR berlanjut saat menuju ke Gedung DPR,” imbuhnya.

Namun saat akan memasuki pintu depan Gedung DPR, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengaku dihalangi oleh pihak Pamdal dan dilarang masuk karena ada perintah dari Ketua DPR dan Sekjen DPR, bahwa tamu harus lewat pintu belakang.

“Padahal saat mau masuk ke Gedung DPR;tersebut, saya sudah menunjukkan surat undangan dari DPR RI yang di tandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI / Korkesra A. Muhaimin Iskandar,” tukas
Sugeng Teguh Santoso Ketua Indonesia Police Watch. [] Fahry

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *